Topikterkini.com. LOMBOK TIMUR— Dinamika politik birokrasi di Kabupaten Lombok Timur kembali menghangat. Nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur, Nurul Wathoni, mencuat sebagai salah satu figur yang digadang-gadang berpotensi mengisi posisi Sekretaris Daerah (Sekda), menggantikan Junaidi Taofik.
Nurul Wathoni bukan sosok baru di lingkup pemerintahan maupun dunia pendidikan di Lombok Timur. Sebelum menjabat sebagai Kadis Dikbud, ia dikenal luas sebagai Kepala MAN 1 Lombok Timur yang dinilai berhasil membawa lembaga tersebut mencetak berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik.
Kedekatannya dengan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur juga menjadi sorotan. Dalam konteks politik birokrasi, relasi personal semacam ini kerap dianggap sebagai faktor penting, meski bukan satu-satunya penentu dalam pengisian jabatan strategis seperti Sekda.
Namun, pertanyaannya: apakah kedekatan dan rekam jejak di dunia pendidikan cukup untuk menduduki posisi Sekda?
Jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif. Ia adalah motor penggerak birokrasi, penghubung antara kepala daerah dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus penentu arah implementasi kebijakan publik.
Dibutuhkan pengalaman lintas sektor, kemampuan manajerial tinggi, serta integritas yang teruji dalam berbagai situasi.
Saat ini jabatan Sekda Lombok Timur Juaeni Taoufik di perpanjang dan bisa saja dilakukan evaluasi dalam 3-6 bulan.
Sejumlah kalangan menilai, Nurul Wathoni memiliki modal kuat dari sisi kepemimpinan dan rekam jejak. Prestasinya saat memimpin MAN 1 Lotim menjadi bukti kapasitasnya dalam mengelola institusi. Selain itu, posisinya sebagai Kadis Dikbud memberi pengalaman dalam mengelola anggaran besar serta kebijakan publik di sektor strategis.
Namun, kritik juga muncul. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pengalaman Wathoni cukup luas untuk mengoordinasikan seluruh OPD yang memiliki kompleksitas berbeda-beda, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga ekonomi daerah. Ada pula kekhawatiran bahwa faktor kedekatan politik bisa mengaburkan prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan.
Dari beberapa pengamat kebijakan publik lokal menekankan bahwa proses seleksi Sekda harus tetap mengedepankan transparansi dan profesionalisme. Siapapun kandidatnya, termasuk Nurul Wathoni, harus diuji secara terbuka berdasarkan kompetensi, bukan semata kedekatan.
Di tengah spekulasi yang berkembang, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah dengan mempertimbangkan hasil seleksi resmi.
Publik kini menanti: apakah Nurul Wathoni menjadi pilihan terbaik untuk mengisi kursi Sekda, ataukah akan muncul nama lain yang dinilai lebih siap?
Yang jelas, jabatan Sekda Lombok Timur ke depan akan sangat menentukan arah tata kelola pemerintahan daerah—dan pilihan yang diambil akan menjadi cerminan komitmen terhadap profesionalisme birokrasi.
Opini;
(TT).
