Topikterkini.com.|Banda Aceh – Komunitas Koalisi Anak Muda Demokrasi Resilience (Kamu DemRes) bersama Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar kampanye publik untuk menolak wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung. Aksi ini dilaksanakan di kawasan Car Free Day (CFD) Banda Aceh, Minggu (3/5/2026).
Koordinator Kamu DemRes, Dwy Alfina, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk perlawanan demi menjaga kedaulatan rakyat. Menurutnya, sistem Pilkada langsung adalah hak konstitusional yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Melalui aksi kreatif ini, kami mengajak anak muda agar tidak apatis dan tetap peduli terhadap nasib demokrasi bangsa. Target kami sederhana, yaitu memperkuat solidaritas antar komunitas untuk bersama-sama mengawal isu-isu strategis,” ujar Dwy.
Risiko Politik Uang dan Transaksional
Dwy menjelaskan bahwa wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai sangat berisiko merugikan masyarakat. Sistem ini dianggap dapat menghilangkan hak suara rakyat secara langsung dalam menentukan nasib daerahnya sendiri.
“Kepala daerah yang dipilih tidak langsung cenderung lebih patuh pada kepentingan partai daripada aspirasi rakyat. Hal ini juga berpotensi memicu praktik politik uang dan transaksi yang tidak transparan di balik layar,” tegasnya.
“Indonesia adalah negara demokrasi, maka sudah seharusnya rakyat yang menentukan pemimpinnya secara terbuka dan langsung,” tambahnya.
Suara Massa: Tegas Menolak Diwakilkan
Kampanye ini mendapatkan respons hangat dan dukungan luas dari masyarakat yang hadir. Salah satu peserta, Muhammad, menyuarakan perlawanan yang kuat terhadap wacana tersebut.
“Saya pribadi tidak setuju kalau pilkada diwakilkan oleh dewan. Rakyatlah yang berhak memilih. Prinsip kami, semakin ditekan semakin melawan kami,” ungkapnya dengan tegas.
Sementara itu, Sekretaris Masyarakat Anti Hoaks Aceh (MAHA), Raudhah, menekankan bahwa pemilihan pemimpin adalah urusan semua elemen masyarakat karena dampak kebijakannya akan dirasakan langsung oleh publik.
“Pemilihan pemimpin harus melibatkan semua elemen masyarakat. Karena yang sangat merasakan dampaknya itu adalah masyarakat itu sendiri, maka prosesnya pun tidak boleh diwakilkan,” kata Raudhah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran publik, khususnya kalangan muda, semakin meningkat untuk terus waspada dan mengawal setiap kebijakan yang berpotensi mundurkan demokrasi di Indonesia.(Tim/red)
