TAKALAR, Topikterkini.com — Kabupaten Takalar berpeluang menjadi salah satu contoh daerah yang mengembangkan pembangunan sekaligus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto Sipin, ke Kabupaten Takalar, Minggu (9/8/2026). Kunjungan itu sekaligus memperkuat komunikasi pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Takalar.
Mugiyanto diterima langsung Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye di Rumah Jabatan Bupati Takalar, Kelurahan Kalabbirang, Kecamatan Pattallassang.
Sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Sekretaris Daerah Takalar, Asisten Pemerintahan, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, serta Ketua TP PKK Kabupaten Takalar.
Wamen HAM menyampaikan bahwa Takalar memiliki peluang untuk menunjukkan praktik pemerintahan daerah yang menempatkan pemenuhan hak masyarakat sebagai bagian dari pembangunan.
“Kami mendorong Kabupaten Takalar menjadi salah satu role model dalam penguatan hak asasi manusia di daerah,” ujar Mugiyanto.
Ia mengatakan penguatan HAM harus dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai sektor pelayanan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena berhadapan langsung dengan kebutuhan warga.
Sektor pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar disebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemajuan HAM.
Mugiyanto juga menegaskan pentingnya kerja sama berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, kolaborasi tersebut diperlukan agar kebijakan berbasis HAM dapat diterapkan secara nyata.
“Kami akan meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam penguatan dan pemajuan hak asasi manusia,” katanya.
Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyambut baik komitmen tersebut. Ia mengatakan pembangunan daerah harus memberikan manfaat yang adil kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang warga.
Menurut Daeng Manye, kunjungan Wamen HAM menjadi peluang untuk membuka kerja sama yang lebih luas dalam memperkuat kebijakan daerah berbasis HAM. “Pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya. (*)
