Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi sorotan terkait penyelenggaraan sejumlah kegiatan hiburan di 1 muharram.
Selain ini masyarakat mempertantayakan 1 muharsam kongser di lapangan Porda dan bulan agustus keagamaan yang menggunakan fasilitas serta anggaran pemerintah daerah.
Memasuki bulan Agustus 2026, Pemda Lombok Timur diketahui menggelar kegiatan pengajian dalam rangka memperingati 1 Muharam.
Sebelumnya, pemerintah daerah juga sempat menggelar konser yang menghadirkan grup musik ternama. Rangkaian kegiatan tersebut mendapat perhatian masyarakat, terutama terkait sumber dan besaran anggaran yang digunakan.
Sejumlah masyarakat mempertanyakan berapa kebutuhan anggaran untuk setiap kegiatan, dari mana sumber pembiayaannya, serta bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut.
Pertanyaan itu dinilai penting dijawab secara terbuka oleh Pemkab Lombok Timur agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
“Penting dijelaskan secara terbuka oleh Pemda agar tidak timbul persepsi negatif di masyarakat. Beberapa kali ada konser, terakhir konser Muharam yang mendatangkan band terkenal. Berapa kebutuhan anggarannya, dari mana sumber anggaran, berapa pengeluarannya, dan bagaimana akuntabilitas serta transparansi penggunaan dananya? Banyak yang mempertanyakan hal ini,” ujar salah seorang warga,16/08/2026.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya menyambut positif kegiatan keagamaan seperti pengajian. Namun, transparansi tetap diperlukan, terlebih kondisi fiskal daerah yang dinilai masih memiliki berbagai keterbatasan.
“Sekarang ada lagi pengajian. Masyarakat tentu senang dengan adanya pengajian, tetapi perlu juga dijelaskan dari mana pembiayaannya, apalagi di tengah keterbatasan fiskal daerah,” katanya.
Masyarakat berharap Pemkab Lombok Timur dapat menyampaikan secara terbuka rincian pembiayaan setiap kegiatan, termasuk sumber dana, besaran anggaran, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Transparansi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.(TT).
