Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Polemik terkait penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Lombok Timur kembali menjadi perhatian masyarakat.
Persoalan tersebut mencuat setelah muncul data masyarakat yang masuk dalam desil 5 hingga 7, yang kemudian dikaitkan dengan sejumlah faktor, seperti pernah memiliki pinjaman di bank, kredit kendaraan bermotor, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, sebelumnya menegaskan bahwa proses penentuan desil penerima bantuan sosial berkaitan dengan data yang berasal dari tingkat desa.
Pernyataan tersebut mendapat sorotan dari Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB) Lombok Timur, Eko Rahadi.
Ia menilai penyampaian mengenai persoalan desil perlindungan sosial (Perlinsos) berpotensi menimbulkan kebingungan dan keresahan di tengah masyarakat.
Eko menilai pemerintah daerah seharusnya memberikan penjelasan yang utuh mengenai mekanisme penentuan desil, termasuk pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam proses pendataan dan verifikasi.
Menurutnya, persoalan data Perlinsos tidak semestinya hanya diarahkan kepada pemerintah desa. Ia menyebut masih banyak unsur yang terlibat dalam proses pendataan masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer, tim pendata maupun relawan.
“Bupati Iron terlalu ego sektoral dan melempar bola panas ke desa. Sebut saja yang turun dari timses, ASN, honorer dan para relawan,” ujar Eko.
Ia berharap pemerintah daerah segera memberikan klarifikasi secara terbuka agar masyarakat memahami penyebab perubahan desil dan tidak saling menyalahkan antara pemerintah daerah, desa maupun masyarakat.
Eko juga meminta proses pemutakhiran data penerima bantuan sosial dilakukan secara transparan dan berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya.
“Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kesalahan data. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan justru membuat masyarakat semakin bingung,” tegasnya.(TT).
