BANJARMASIN,TOPIKTERKINI.COM — Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya (PC TIDAR) Kota Banjarmasin mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin segera membangun fasilitas pusat rehabilitasi medis dan sosial tingkat kota bagi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA). Desakan ini disampaikan melalui dokumen Kajian Strategis yang ditujukan kepada Wali Kota Banjarmasin sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Fasilitasi P4GN.
Berdasarkan olah data BNNK Banjarmasin periode 2020 hingga 2026 dalam kajian tersebut, tercatat sebanyak 402 klien rehabilitasi narkotika di Kota Banjarmasin. Ironisnya, mayoritas korban didominasi kelompok usia produktif (18-40 tahun) sebesar 81,84 persen dan usia anak/remaja (0-17 tahun) sebesar 5,97 persen. Selain itu, jumlah perkara narkotika yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin hingga November 2026 mencapai sekitar 400 perkara.
Kajian PC TIDAR juga menyoroti ketiadaan fasilitas rehabilitasi rawat inap milik Pemkot Banjarmasin, sehingga seluruh klien selama ini hanya mengakses layanan rawat jalan yang rentan memicu kekambuhan (relapse). Selama ini, penanganan Pemkot dinilai masih tertahan pada aspek sosialisasi dan edukasi preventif, sementara rujukan rawat inap bergantung pada fasilitas milik Pemerintah Provinsi yang membebani keluarga pasien dari sisi jarak dan biaya.
Ketua PC TIDAR Kota Banjarmasin, M. Riza Fahlevi, berharap usulan konkret dari kajian ini dapat segera direalisasikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk kehadiran dan kepedulian nyata terhadap masa depan generasi muda Banjarmasin yang terjerat penyalahgunaan NAPZA.
“Angka ratusan korban yang didominasi usia produktif ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm serius bagi bonus demografi Kota Banjarmasin. Kami sangat berharap Pemkot Banjarmasin dapat menindaklanjuti kajian ini melalui perencanaan pembangunan pusat rehabilitasi kota dan alokasi APBD, sebagai wujud perhatian nyata pemerintah kepada warga korban NAPZA agar mereka mendapat hak pemulihan yang layak dan dekat dengan dukungan keluarga,” ujar M. Riza Fahlevi.
Dalam kajiannya, PC TIDAR merumuskan lima rekomendasi utama bagi Pemkot Banjarmasin, yakni mengkaji dan merencanakan pembangunan pusat rehabilitasi narkoba tingkat kota, mengalokasikan anggaran melalui APBD, memperkuat kolaborasi lintas sektor (BNNK, rumah sakit, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial), menyediakan layanan rehabilitasi gratis bagi warga tidak mampu, serta menyiapkan program pemberdayaan vokasi bagi mantan penyalahguna pascarehabilitasi.
Sementara itu, Sekretaris PC TIDAR Kota Banjarmasin, M. Ridho Akbar G. Dohamid, menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya berhenti pada penyerahan dokumen kajian semata, melainkan akan terus mengawal prosesnya hingga terwujud menjadi kebijakan dan program nyata.
“PC TIDAR Banjarmasin berkomitmen penuh menjadi mitra strategis sekaligus pengawal kebijakan ini. Kami siap mengawal secara berkelanjutan mulai dari tahap pembahasan, penganggaran, hingga usulan pusat rehabilitasi dan program pemberdayaan kepemudaan ini benar-benar diwujudkan dalam bentuk program nyata oleh Pemkot Banjarmasin,” tegas M. Ridho Akbar G. Dohamid.
Jurnalis : Danu
Editor : Muhammad Nanda
