TOPIKterkini.com, TAKALAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, menelusuri dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang diduga mengampanyekan salah satu pasangan Capres-Cawapres yang videonya viral saat kegiatan rembuk guru di Museum Balla Appaka Sulapa, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
“Bawaslu Takalar sudah membentuk tim untuk melakukan penelusuran atas informasi ini. Karena, sampai sekarang tidak ada atau belum ada laporan masuk. Ditunggu hasilnya yah,” kata Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Takalar, Nellyati mengatakan dengan adanya informasi awal dari group Whatsapp dan media sosial, maka Bawaslu Kabupaten Takalar akan melakukan penelusuran terkait video tersebut.
“Viralnya video dugaan tidak Netralnya Sekda Takalar selaku ASN dan dugaan berkampanye merupakan informasi awal, kami akan melakukan penelusuran terhadap video tersebut dan memastikan prosesnya sesuai peraturan perundang-undangan”, jelas Nelly, Senin (15/01/2024).
Sementara Ince Hadiy Rachmat, Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Takalar menyampaikan bahwa ini adalah Informasi Awal sehingga kita akan tindak lanjuti secepatnya dengan segera membentuk tim penelusuran.
Zahlul Padil, Kordiv HP2H Bawaslu Takalar, telah memaksimalkan pencegahan melalui imbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI.
“Kami berharap semua pihak mendukung Netralitas ASN, TNI POLRI agar konstalasi demokrasi berjalan dengan aman, luber dan jurdil,” ungkapnya.
Sebelumnya, Sekda Takalar Muhammad Hasbi mewakili Penjabat (Pj) Bupati Takalar Setiawan Aswad membuka acara Rembuk Guru di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa Kabupaten Takalar.
Dalam kegiatan itu hadir pula pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar bersama perangkatnya termasuk kepala sekolah beserta guru ASN dan non ASN se Kabupaten Takalar pada Rabu, 10 Januari 2024.
Dalam video tersebut, Hasbi menyinggung soal belanja untuk pengajian guru yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Meski demikian, ia menyampaikan permohonan maaf bagi yang belum PPPK yang belum terangkat menjadi PNS.
“Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang, akan dilanjutkan program pengangkatan PNS, jutaan. Itu harus diapresiasi. Pengangkatan CPNS kita butuh. Guru- guru ini kurang. Tapi, kita juga tidak mau membebani APBD. Kita mau anggaran pusat ditambah untuk menggaji PPPK,” ucapnya dalam video tersebut.
(*)
