Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Peta kekuatan politik birokrasi di Lombok Timur mulai memanas.
Manuver elit politik kian terbuka, menyusul menguatnya isu pergantian posisi strategis di lingkup pemerintahan daerah. Nama Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, Jaueni Taofik, kini berada di pusaran tarik-menarik kepentingan, berhadapan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud), Nurul Wathoni.
Fenomena ini tidak sekadar menjadi obrolan warung kopi, tetapi telah menjalar ke kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga masyarakat luas.
Pertanyaan yang mencuat: apakah ini dinamika politik yang wajar, atau justru bentuk intervensi yang memustahilkan netralitas birokrasi?
Secara normatif, jabatan Sekda merupakan posisi karier ASN tertinggi di daerah, yang seharusnya steril dari kepentingan politik praktis. Sementara itu, jabatan bupati adalah posisi politik yang diisi melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, dinamika yang terjadi di Lombok Timur justru memperlihatkan garis batas itu semakin kabur.
Isu yang berkembang menyebutkan adanya dorongan kuat dari kelompok elit tertentu untuk menggeser posisi sekda jadi Bupati. Namun kini Nama Nurul Wathoni disebut-sebut sebagai figur yang mulai diperhitungkan untuk mengisi kursi tersebut. Jika benar, ini bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal kuat adanya “kursi putar” yang digerakkan oleh kekuatan tak kasatmata—elit politik yang terus bergentayangan di balik layar birokrasi.
Di sisi lain, posisi Jaueni Taofik sebagai Sekda dinilai masih memiliki legitimasi administratif yang kuat. Namun dalam praktiknya, kekuatan administratif sering kali tidak cukup menghadapi tekanan politik yang terorganisir.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran di kalangan ASN. Jika jabatan strategis seperti Sekda dapat diperebutkan melalui manuver politik, maka prinsip meritokrasi dan profesionalisme birokrasi berpotensi tergerus. ASN bisa terseret dalam pusaran loyalitas politik, bukan lagi kinerja dan kompetensi.
Namun yang menjadi pertanyaan, ribut nya Sekda di ganti Bupati kini Kadis Dikbud gantikan Sekda. Kisruh nya ini apakah Ada peran wabup Edwin Hadiwijaya?.
Berbagai kalangan kini menyorot Wakil Bupati Lombok Timur Edwin Hadi wijaya di sebut sebagai Setir elit Politik hingga korsi bupati tergoyang oleh sekda saat aksi gas LPG di kantor Bupati.
Sekda Vs Bupati dan Kadis Dikbud, apakah Wakil Bupati Lotim Berada di belakang Sekda?.
Warga menilai, konflik terselubung antara figur-figur ini adalah cerminan dari perebutan pengaruh menjelang momentum politik berikutnya. Posisi Sekda menjadi krusial karena berperan sebagai “mesin administratif” yang dapat menentukan arah kebijakan daerah.
Pertanyaannya kini: apakah kursi itu benar-benar akan berganti, atau hanya menjadi alat tekanan politik semata?
Yang jelas, publik Lombok Timur sedang menyaksikan satu babak penting dalam pertarungan elit—di mana jabatan bukan sekadar amanah, tetapi juga medan perebutan kekuasaan.(TT).
