Permasalahan Kesejahteraan Buruh Tentang Upah yang Terkait Dengan Sosialisme
Oleh: Muhammad Faqih Fajar
Mahasiswa jurusan ilmu ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Sering kali kita mendengar permasalahan buruh di Indonesia baik itu di televisi maupun media massa lainnya. permasalahan buruh pun seolah-olah tiada hentinya. Mulai dari permasalahan mengenai upah minimum buruh, sistem kerja kontrak dan outsourcing, pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan masih banyak lagi sederetan permasalahan lainnya.
Sedangkan, disisi lain buruh juga mempunyai peran besar dalam menopang ekonomi negara, dan penggerak sektor ekonomi kelas bawah yang selama ini menjadi penyeimbang neraca pertumbuhan ekonomi negara. Besarnya kontribusi dari para buruh, berbanding terbalik dengan kurangnya apresiasi dari pemerintah, sebagai bukti tuntutan kesejahteraan yang selama ini menjadi masalah pokok ketenagakerjaan di Indonesia belum bisa tercapai dengan maksimal.
Dari tahun ke tahun selalu muncul permasalahan buruh terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang sama sekali tidak memihak pada buruh. Dikutip dari Badan Pusat Statistik (BPS) menilai porsi upah buruh di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan dengan keseluruhan biaya produksi. Porsi upah tersebut juga masih jauh jika dibandingkan dengan margin yang diperoleh pengusaha.Selama ini upah buruh masih sekitar 20 persen dari keseluruhan biaya produksi.Sementara total margin yang diperoleh pengusaha dari hasil penjualan mereka bisa mencapai berlipat-lipat dari upah buruh per barang yang dijual.
Tidak bisa dipungkiri lagi diantara banyak permasalahan seputar buruh, permasalahan mengenai kesejahteraan merupakan masalah yang sensitif dibicarakan karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang. Satu permasalahan klasik yang disuarakan oleh para buruh yaitu permasalahan upah , hal ini dikarenakan upah yang mereka terima tidak sebanding atau mencukupi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Adanya aksi buruh yang terjadi di beberapa daerah Indonesia disebabkan perusahaan tidak bisa memberikan upah di bawah patokan Upah Minimum Kabupaten (UMK) atau Upah Minimum Regional (UMR). Kasus pemberian upah minim sering ditemukan di kawasan lokal yang mengakibatkan nasib para pekerja tidak jelas oleh pendapatan yang kurang rasional.
Hal ini sangat condong kepada bentuk kapitalisme dan jauh dari bentuk sosialisme dimana kaum borjuis atau para pemilik modal semena-mena kepada kaum buruh yang memberikan upah yang tidak setara dengan hasil kerja dan waktu yang telah di curahkan oleh para pekerja demi sesuap nasi.
Dari data BPS sebagai gambaran pada tahun 2015 untuk hidup layak sederhana di Jakarta, seseorang harus mengeluarkan uang 2,5-3 jt per bulan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, kebutuhan tempat tinggal dan transportasi. Sedangkan UMR Jakarta yang hanya sebesar Rp. 2.700.000, mungkinkah para buruh hidup layak dengan upah sebesar itu? Sudah jelas tidak.
Solusi
Pemerintah perlu membuat kebijakan dalam melindungi kaum buruh atau pekerja dan menjadi pihak yang memperantai serikat buruh untuk bernegosiasi dengan para pemilik modal yakni pengusaha terkait masalah upah. Dan kebijakan mengenai upah minimum regional perlu disempurnakan oleh pemerintah agar tidak merugikan salah satu pihak. UMR harusnya melihat pada tingkat kebutuhan riil tenaga kerja dan disesuaikan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
Grendi Hendrastomo. (2010). Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan .Negara dan Korporasi. Yogyakarta
Ashabul Kahpi. (2018). Pengupahan : Tinjauan Terhadap Permasalahan Ketenagakerjaan Di Indonesia. Makassar
Badan pusat statistik, Kebutuhan Hidup Minimum Layak (khm/khl) Selama Sebulan (Rupiah) Menurut Provinsi 2013-2015
