oleh

Lempeta Konut : Siasat PT Antam di Konut Hanya Memiskinkan, Sangat Jauh Dari Kata Sejahtera

TOPIKTERKINI.COM – KONUT: Lembaga Pemerhati Tambang Konawe Utara ( LEMPETA – KONUT ) Ashari, S.Sos selaku ketua umum mengatakan sederet masalah yang didapatkan sejak pada tahun 1995 kehadiran PT. Aneka Tambang ( ANTAM ) di Bumi Oheo, mulai dari persoalan sengketa lahan milik warga yang belum dituntaskan, kerusakan lingkungan, janji pendirian pabrik ( Smelter ) yang tak kunjung ditunaikan, sepatutnya PT. Antam jika niat serius berinvestasi, fasilitas kantor nya di konut harusnya bukan lagi sewaan milik warga dan yang paling nihil pemberdayaan termasuk ketenagakerjaan.

PT Aneka tambang yang melakukan eksploitasi ore nikel, khususnya di Blok Tapunopaka Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara Mestinya memberikan solusi ekonomi bagi kehidupan masyarakat, Ucapnya

Masih Kkata Ashari, S.Sos tetapi demikian fakta itu berbanding terbalik dengan kenyataan dilapangan, bukannya PT. Antam memberikan solusi ekonomi bagi kehidupan masyarakat, melainkan kehancuran bagi ekonomi masyakat serta kerusakan lingkungan.

Catatan singkat bernada negatif bagi PT Antam membuktikan carut marutnya pengelolaan manajemen perusahaan milik negara itu, mestinya keberpihakan PT. Antam pada masyarakat Konut dalam mengangkat perekonomian yang diutamakan. Tanpa mengesampingkan profit ( hasil penjualan ore ) semata, tambahnya.

Lebih disayangkan lagi. Ketika masyarakat Tapunopaka ingin mendapatkan haknya atas legalitas Surat Kepemilikan Tanah ( SKT ) dilahan konsesi PT Antam yang telah di kuasai Bukannya tindakan persuasif yang dilakukan oleh PT. Antam, melainkan hak masyarakat pemilik lahan terpaksa harus tersandera di meja hijau Pengadilan Tata Usaha Negara ( PTUN ) Kendari.

Kesucian dan ketabahan pemilik lahan yang terdzolimi oleh PT. Antam membuahkan hasil, itu dibuktikan gugatan perkara PT Antam yang diajukan pada PTUN Kendari, harus ditolak oleh hakim PTUN Kendari dengan nomor 25/G/2019 pada tanggal 2 desember 2019, Jelas Ashari.

Pil pahit itupun harus diterima PT Antam, meski PT. Antam tidak menerima keputusan PTUN yang lantas mengajukan banding melalui PTUN Makkasar.

Mestinya PT Antam harus menghargai hak-hak adat dan ulayat yang dimiliki masyarakat Tapunopaka. Bukannya mengedepankan arogansi perusahaan plat merah untuk mematikan masyarakat pemilik lahan, Tutup Ashari.

Laporan: Endran

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed