oleh

Dimana Posisi DPRD Dalam Soal Kebudayaan?

Oleh: Halim HD
Budayawan Indonesia

Diantara beberapa elemen penting, seperti kaum seniman, komunitas di dalam masyarakat serta eksekutif yang diwakili oleh bupati/walkot/gubernur, ada elemen lain yang penting yang secara yuridis n politis ikut menentukan arah kehidupan kebudayaan, yakni para legislator.

Mereka dipilih pada periode tertentu oleh warga atau rakyat, dan disebut sebagai wakil rakyat. Apa sesungguhnya fungsi mereka, kaum legislator di tengah tengah kehidupan masyarakat? Apakah mereka hanya memperjuangkan kepentingan partainya saja demi kursi n sejumlah proyek politik ekonomi yang tujuannya jauh dari kepentingan warga n masyarakat?

Dari banyak pengalaman saya berkeliking keberbagai daerah dan kota, saya banyak menyaksikan, para legislator yang tidak memiliki apresiasi terhadap kehidupan kebudayaan. Mereka sibuk dengan urusan politik ekonomi mereka sambil mengamankan posisi kursi mereka.

Ini suatu ironi yang sangat memalukan. Sebab, bagaimana kaum politisi tidak punya kesadaran kultural, tidak punya perhatian kepada tradisi masyarakat di lingkungannya. Di negeri negeri dengan kehidupan politik yang demokratis n menggenggam nilai nilai kemanusiaan, kaum politisi diuji sejauh mana dia memahami n menggeluti persoalan kebudayaan.

Itulah makanya politisi di negeri seperti di Amerika, Jepang, Perancis, bahkan di Singapura dan Malaysia, kaum politisi sangat mengenal karya karya kaum seniman tradisi maupun moderen dalam bentuk penerbitan seperti karya sastra n seni pertunjukan. Apresiasi mereka sangat tinggi, dan mereka punya respect, rasa hormat yang mendalam kepada karya seni n kaum seniman.

Di Makassar sebagai salah satu kota yang dianggap barometer seni tradisi dan moderen, rasanya tak pernah disapa oleh kaum politisi, apalagi diperhatikan kebutuhan fasilitas untuk kesenian.

Saya menganggap ada baiknya, bahkan wajib bagi para legislator dan politisi untuk ikut memikirkan sebagai tanggungjawab dan komitmen politik dalam konteks kehidupan kebudayaan.

Untuk itu, para legislator wajib berdialog dengan cara mengundang kaum seniman ke panggung DPRD: mencari solusi pengembangan kehidupan senibudaya.

Pada sisi lain, wajib pula bagi kaum seniman untuk menuntut kepada para legislator dan politisi agar mendengarkan suara kaum seniman.

Dalam suatu masyarakat yang ideal, dialog, diskusi dan silaturahim kultural antar legislator dan kaum seniman adalah kemestian, dan menjadi batu ujian untuk mengukur sejauh manakah seorang politisi tidak disebut sebagai “binatang ekonomi”. Sebutan itu hanya bisa dipupus oleh praktek politik yg mengandung nilai nilai budayawi.

Penulis: Halim HD

Loading...

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed