oleh

Dukung Proyek Kawasan Industri di Takalar, Koalisi Masyarakat Mangarabombang Gelar Aksi Tandingan 

TOPIKterkini.com – Takalar: Puluhan Masyarakat yang mengatasnamakan diri, “Koalisi Masyarakat Mangarabombang” menggelar aksi unjuk rasa tandingan di depan Kantor Bupati Takalar, Selasa (21/1/2020). Mereka menyatakan dukungannya terhadap Pemkab Takalar, atas percepatan pembangunan kawasan industri di Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar.

Dalam aksinya massa meminta Pemkab Takalar untuk mengawal sampai akhir pembangunan Kawasan Industri di Kecamatan Mangarabombang.

Koalisi Masyarakat Mangarabombang saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar, Selasa (21/1/2020).

“Kami meminta kepada Pemerintah Kabupaten Takalar untuk mengawal sampai akhir pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT.KBN) di Kecamatan Mangarabombang, demi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Takalar,” ujar koordinator aksi Dirman Danker.

“Kami selaku masyarakat Mangarabombang menyatakan, mendukung penuh terjait rencana pembangunan PT. Kawasan Berikat Nusantara (PT. KBN) di Kecamatan Mangarabombang demi meningkatan kesejahteraan masyarakat Mangarabombang,” ucapnya.

Dirman juga berharap, agar jangan ada oknum-oknum yang ingin menggagalkan rencana pembangunan Kawasan Industri di Laikang dan Punaga.

Diketahui bahwa sebelumnya, Senin (20/1/2020) kemarin, puluhan Mahasiswa yang mengatasnamakan diri “Mahasiswa Pejuang Rakyat (MPR)” juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar.

Mahasiswa Pejuang Rakyat (MPR) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Takalar, Senin (20/1/2020).

Aksi tersebut sebagai respon penolakan atas rencana pembangunan kawasan industri di kecamatan Mangarabombang.

Mereka menganggap bahwa, rencana pemerintah Takalar untuk menjadikan Kecamatan Mangarabombang khususnya Desa Laikang dan Punaga sebagai area industri, itu tidak mempertimbangkan banyak hal seperti, Persoalan lingkungan yang memungkinkan akan mencemari laut, sementara sebagian besar penduduk di desa tersebut bermata pencaharian di laut, serta tidak mempertimbangkan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Hal inilah yang menjadi dasar, sehingga pemerintah dinilai tidak Pro terhadap masyarakat Takalar khususnya di Kecamatan Mangarabombang.

(Ak).

 

 

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed