oleh

Desak Transparansi Penanganan Covid19, FRK: Pemda Jeneponto harus terbuka dan bertanggung jawab

TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO: Sars Cov2 akhir-akhir ini telah menjadi buah bibir masyarakat luas di seantero belahan penjuru Dunia. Mata rantai penyebaran wacana Pandemi Covid19 tesebut membuat ketar-ketir berbagai negara adidaya seperti amerika, china, inggris raya dan bahkan lembaga paguyuban ekonomi dan keuangan internasional seperti: IMF, Bank Dunia, Uni Eropa dan forum KTT G20 turut merasa diserempet oleh invasi tak berdarah yang dikwatirkan mengakibatkan resesi ekonomi dunia alias krisis global.

Tak terkecuali di Indonesia dan lebih khusus di Jeneponto (salah satu daerah kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan). Kabar santer wabah Corona Virus 2019 dengan akronim Covid19 yang disebut ditemukan awal di Wuhan-Thionghoa cukup membuat masyarakat Jeneponto agak panik dan nampak menimbulkan gejala sosial tertentu ditengah-tengan kehidupan kemasyarakatan.

Fraksi Revolusi Keadalian (FRK), salah satu perkumpulan pemerhati keadilan dan anti korupsi menyorot lemahnya infrastruktur dan wawasan mitigasi pihak pemerintah dalam penanganan Wabah Virus Corona19 di Jeneponto.

Desak Transparansi Penanganan Covid19, FRK: Pemda Jeneponto harus terbuka dan bertanggung jawab
Muh. Alim Bahri

Muh. Alim Bahri

Salah satu pimpinan FRK menyatakan, seyogyanya Pemerintah Daerah meneladani sosialisasi dan keterbukaan dalam penanganan wabah pandemi, menyampaikan kepada publik detail potensi dan sistimatika penanganan Covid19 di Jeneponto, mulai sejak awal hingga saat ini, termasuk perkembangan keberhasilan, upaya dan target yang dicapai agar masayarakat dapat menimba pengetahuan dan kepastian informasi terkait Pandemi Corona Virus 2019.

Menurutnya, model penanganan yang sekadar bermodal surat edaran yang tidak sertai dengan konsep strategy mitigasi secara komprehensif, ukuran capaian, sistematika penanganan dan target keberhasilan nampak memberi kiasan bahwa pemerintah daerah cenderung hampir gagal paham dalam kerja-kerja penanganan pandemic.

Merujuk dari sikap pemerintah terkait Covid19 tersebut, lahir sebuah tanda tanya tersendiri bahwa jangan sampai Jeneponto bukan dan atau belum masuk kategori daerah tepapar N-Cov19. Ataukah mungkin daerah ini telah dapat dinyatakan bersih dari peredaran Covid. Kalau demikian, lalu kenapa wacana pandemic seolah terus direduksi hingga kemudian mengakibatkan adanya dampak psyikologis secara sosial? Mungkinkah Jeneponto benar terjangkit, atau belum terpapar, dan atau boleh saja telah bebas dari invasi covid?Pertanyaan berantai diatas, lebih awal harus dijawab oleh pemerintah daerah secara tegas dan terbuka pada fakta objektif, sebelum menerbitkan Surat Edaran, apalagi kegiatan penanganan yang dapat mengakibatkan beban pembiayaan kuangan daerah yang besar, sambungnya.

“Belum lagi, bicara pada domain kebijakan realokasi penganggaran dan pembatasan sosial secara luas” keluhnya.

Alim mengingatkan pemerintah bahwa memang realokasi (istilah menggaung ditengah wabah covid) adalah sebuah piranti kebijakan penganggaran yang di inisiasi oleh pemerintah pusat lalu diperintahkan dan direkomendasikan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat dianggap sebuah hal yang penting dan bersifat segera dalam rangka percepatan penanganan Covid19, hanya saja sebelum itu, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara gamblang dan objektif mengenai perkembangan penanganan dan level kedaruratan penyebaran Covid19 di Jeneponto.

BACA JUGA: PDUI Jeneponto Terima Bantuan APD dari Wakil Ketua DPRD Jeneponto

Pemerintahan daerah, menurut Alim, diharapkan mampu mendeteksi dan melakukan analisa secara geografis dan titik penyebaran wabah Covid19 di setiap wilayah berbasic Kecamatan, Desa/Kelurahan (jika ada). Dan hasil analisa tersebutlah kemudian menjadi referensi dalam membangun proyeksi penerapan keputusan pemerintah pusat mengenai Pembatasan Sosial Skala Besar dan Penetapan kedaruratan kesehatan covid 19, penganggaran dan rencana penanganan serta target capaian penanganan yang direncanakan, agar ada variable dan poin kinerja yang bisa diukur secara akurat dan nampak sistematis.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed