oleh

DPD GERAK Sulsel Resmi Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Bansos BPNT 6 Kabupaten di Kejaksaan Tinggi Sulsel

TOPIKTERKINI.COM – JENEPONTO | DPD LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia (GERAK INDONESIA) Provinsi Sul-Sel Resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi program bansos sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) tahun 2019/2020 di kejaksaan tinggi provinsi sulawesi selatan pada hari Rabu 03 Juni 2020.

Ketua DPD Gerak Sulsel Andika Alikanji, SH kepada media ini mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan 6 kabupaten di provinsi sulawesi selatan, yakni kabupaten gowa, takalar, jeneponto, bantaeng, bulukumba dan kepulauan selayar. ujarnya

Seperti yang diketahui bahwa program sembako Bantuan pangan non tunai (BPNT) dari kementrian sosial untuk keluarga penerima manfaat (KPM) dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang rentan miskin dan keluarga tidak mampu

“Seiring banyaknya informasi masyarakat penerima manfaat bahwa nilai bantuan senilai Rp 150.000 bulan januari – februari hingga maret tahun 2020 dan Rp 200.000 mulai bulan april, mei tahun 2020 tidak sesuai dengan paket bahan pangan yang mereka terima.

Dugaan itu diperkuat dengan adanya temuan tim investigasi DPD Gerakan rakyat anti korupsi indonesia provinsi sulawesi selatan, pada saat penyaluran bahan pangan sembako tiap bulan berbagai kejanggalan ditemukan, ”misalnya kartu kombo milik KPM digesek lebih dahulu tanpa saldo lalu penerima manfaat diberikan beras 9 Kg sampai 10 kg dan telur lebih dulu kemudian tiga hari kemudian baru nyusul daging ayamnya, kedua dikemasan beras sembako BPNT tertulis beras premium netto 9 kg namun kenyataan isi kemasan hanya berupa beras kualitas medium dan berpariasi setiap kabupaten dengan kuantitas kurang dari sembilang kilo gram. disinyalir,” Ungkapnya

Selain itu Andika ali kanji SH, juga mengungkapkan bahwa kami menduga banyak pihak-pihak yang sengaja melakukan modus operandi tertentu yang sengaja meraup keuntungan serta melakukan penyimpangan dana milik Keluarga penerima manfaat (KPM), faktanya nilai saldo yg diterima penerima manfaat Rp150.000 di kartu keluarga sejahtera (KKS) tidak pernah ada yang tersisa dan bahkan keluarga penerima manfaat tidak pernah diberikan ruang memilih dan memilah paket bahan pangan yang diinginkan mereka, karena setiap penerima berbeda animo kebutuhannya, sehingga KPM hanya merima bahan pangan seadanya di E-warung yang telah dipasok oleh suplier masing-masing kabupaten kota hasil rekrutan kadinsos.

“Keluarga penerima manfaat juga tidak pernah diberikan kejelasan tentang harga satuan beras /kg, harga telur/per biji dan harga daging ayam /kg serta ikan kaleng yang bertentangan dengan pedum sembako tahun 2020. padahal rincian harga bahan pangan sembako sudah ditetapkan setiap kabupaten melalui rakor.

Anehnya lagi suplier dan ewarong mematok harga bahan pangan yang melampau harga pasar dan harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Oleh karenanya, saya selaku ketua DPD Gerak indonesia sangat berharap kepada pihak kejaksaan tinggi provinsi sulawesi selatan agar serius melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) serta membongkar habis habis temuan hasil investigasi kami tentang adanya indikasi penyimpangan dana keluarga penerima manfaat (KPM) baik itu suplier, kepala dinas sosial kabupaten dan para pendamping sosial program Sembako ditingkat kecamatan (TKSK) di setiap kabupaten yang kami laporkan. Tutup Andika Alikanji

Laporan: Uslom

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed