oleh

Surat Misterius PT. PMS Modus Kejahatan Pelayaran, Syahbandar Molawe Restui

Surat Misterius PT. PMS Modus Kejahatan Pelayaran, Syahbandar Molawe Restui

Penulis : Ashari, S.Sos
(Korwil Jari Konut)
Selasa, 09 Juni 2020

Mengabaikan perizinan, sekecil apapun jelas merupakan suatu pelanggaran. mengelabui pemerintah, juga jelas merupakan suatu pelecehan. Tak ada satu pihak yang bisa menentang undang-undang.

PT. Pelabuhan Muara Sampara ( PMS ) adalah perusahaan mitra Virtue Dragon Nikel Indonesia ( VDNI ) yang bergerak dan mengatur segala urusan kepelabuhanan dan pelayaran di wilayah perairan laut kabupaten Konawe di lingkungan kerja kepentingan pabrik pemurnian VDNI dan OSS. Di tengah pandemi Covid-19 PT. PMS perintahkan kepada saudari Kimmy salah satu orang penting di PT. Lautan Bahari Nasional ( LBN ) untuk lakukan koordinasi ke Pemerintah daerah kabupaten Konawe Utara secara lisan dan tertulis meminta agar kiranya dapat di setujui permintaan permohonan nya, namun jalur lobi-lobi nya bisa saja di ” Iya ” kan tapi secara administrasi apalagi tertulis otomatis” Tidak ” akan di rekomendasikan maksud dan tujuan nya oleh pemerintah setempat ( Pemda konut ).

Surat yang di layangkan PT. PMS Pada tanggal 5 Mei 2020 dengan nomor 011/PMS/V/2020 terkait karantina laut atau pengalihan kapal ( vesel ) ke wilayah perairan laut konut adalah itu suatu jebakan dengan modus menghalalkan segala cara apabila Pemda tidak hati-hati sampai mengeluarkan rekomendasi yang tidak punya dasar regulasi.

Kami sudah baca isi surat nya. Maksud dan tujuan dalam surat tersebut jelas sangat bertentangan dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang menjelaskan istilah Daerah Lingkungan Kerja ( DLKr ) dan Daerah Lingkungan Kepentingan ( DLKp ) dalam dunia kepelabuhanan. Tidak hanya itu kebohongan pun mereka lakukan dengan diam-diam menggeser kapal sementara Pemda belum sama sekali balas surat tersebut dan ironis nya lagi kapal-kapal yang di geser berlabuh dan berkegiatan di hol marombo, padahal dalam isi surat tersebut di cantumkan meminta berkegiatan pada wilayah teluk Matarape. Lalu pertanyaannya penentuan titik koordinat olah gerak oleh Syahbandar molawe berarti juga asal-asalan…??

Ashari Kordinator Wilayah Jaringan Indonesia Kabupaten Konawe Utara ( KORWIL JARI-KONUT ) Kami tidak akan diam, apalagi kekhawatiran kami jika sampai bupati konut di cederai dalam persoalan ini. Bupati konut orang cerdas cinta kepada rakyat dan daerah nya sebagai bukti keseriusan nya dalam penanganan Covid-19 yang sampai hari ini konut masih zona hijau dan sebentar lagi menerapkan new normal sesuai data serta arahan dari pusat. Kami yakin bupati konut tidak akan ceroboh menanggapi permintaan dari pihak PT. PMS dan PT. LBN.

kegiatan PT. PMS dan PT. LBN di wilayah perairan laut konut harus di usut tuntas. Tidak mungkin mereka berani lakukan kegiatan ilegal, jika tidak ada oknum yang bekingi baik dari instansi Dinas perhubungan konut maupun pihak Syahbandar. dalam waktu dekat kami akan presur masalah ini ke pihak-pihak yang berkompeten. jika ada pidana nya kami juga akan segera laporkan ke polres Konawe Utara.

Jangan jadikan Konut sebagai tumbal diplomasi demi kepentingan PT. VDNI yang nihil kontribusi terhadap pembangunan kabupaten Konawe Utara. Cukup isi perut bumi konut di manfaatkan, surga VDNI, neraka bagi konut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed