oleh

Terkait Penambangan Anak Sungai di Limbungan, Masyarakat Sambagi DPRD Takalar

TAKALAR, TOPIKterkini.com – Tambang ilegal yang sering meresahkan warga setempat dan petani nampaknya selalu menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat khususnya di kabupaten Takalar, Kamis (02/07/2020).

Seperti yang terjadi diKelurahan Pallantikang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan dimana telah terjadi penimbunan sungai dan aktifitas tambang yang diduga milik pejabat Pemkab Takalar.

Masyarakat yang sebelumnya telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi III yang dihadiri Kepala Dinas PTSP dan Kabid Lingkungan Hidup, menyampaikan kejadian ini dan langsung direspon oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar.

Ketua Komisi 3 DPRD Talalar H. Ahmad Sija, bersama anggota komisi 3 meninjau langsung lokasi kegiatan pertambangan anak sungai yang sesuai laporan dari masyarakat kelurahan Pallantikang tersebut.

Komisi III bersama anggota dan Dinas terkait langsung menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait adanya aktifitas penimbunan sungai dan dugaan adanya tambang ilegal tersebut.

“Benar, ternyata apa yang disampaikan perwakilan masyarakat tadi sesuai kondisi di lapangan,” terang Ahmad Sija dari Fraksi Gerindra.

Pihak pengawas yang ditemui di lokasi aktifitas tambang yang dimintai administrasinya namun pihaknya tidak bisa memperlihatkan apa yang menjadi kewajiban selaku pengelola Tamabang Sesuai dengan SOP Pertambangan.

“Saya hanya pengawas alat pak, saya tidak tahu apa-apa,” kata pengawas dilokasi tambang.

Kepala kelurahan Pallantikang Muh Laut Hikmah, mengatakan bahwa “pihaknya hanya menandatangani surat, yang isinya mengetahui sebagai pemerintah setempat, bukan persetujuan untuk aktifitas ini,” ungkapnya.

Mendengar penjelasan dari pengawas dan pemerintah setempat serta desakan masyarakat dan petani.

“Demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta desakan dari masyarakat, dan menunggu tindak lanjut dari Dinas terkait dan pemerintah setempat, warga dan pihak pengelola, maka kami sampaikan untuk tidak ada aktifitas dilokasi ini,” Tutup Aleg Johan Nojeng, Anggota DPRD Takalar dari Fraksi PBB.

Laporan: Sahabuddin Jaya
(Ak)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed