oleh

KPU Buol Sosialisasikan PKPU Nomor 11 dan 13 Tahun 2020

Topik terkini.Com.Buol — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buol, sosialisasi PKPU nomor : 11 tahun 2020, sebagai perubahan PKPU nomor: 4 tahun 2017, dan PKPU No: 13 tahun 2020, tentang perubahan PKPU nomor 10 tahun 2020, tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.

Sosialisasi dihadiri,Ketua KPU Buol Alamsyah,SE, Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM, Ali,S.Si, Komisioner KPU Divisi Tekhnis Sudirman Daud, SP, Ketua Bawaslu Buol Suardi Badolo, S.Pd, M.Pd, anggota Bawaslu Karyanto.S.Sos, Kasat Intel Polres Buol Iptu.Agung Kesatria Utama, SE mewakili Kapolres,Kasatpol.PP Drs.Azrarudin, Perwira Penghubung Kodim 1305/08 Tolitoli dan Buol Mayor, Inf.Jeffry, Utusan Kesbangpol, Organisasi pers ( PWI,KWRI,AJI) dengan peserta, Lo dan tim Kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.

Sosialisasi di selenggarakan di gedung Kurniawan Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Jumat, (2/10/2020)

Ketua KPU Buol Alamsyah ,SE dalam penyampaiannya saat membuka pelaksanaan sosialisasi mengatakan bahwa PKPU No 11, utamanya PKPU No: 13 sudah sangat Tegas mengamanatkan apa yang dibolehkan dan yang di larang.

“Di mohon kepada peserta sosialisasi ini fokus mencermati materi sosialisasi utamanya tim dari Masing masing kandidiat memahami tentang rambu rambu yang sudah di atur dalam PKPU ,”kata Alamsyah.

Dua Komisioner KPU Buol, Ali, S.Si dan Sudirman Daud,SP saat memaparkan materi dalam sosialisasi menekankan beberapa hal dalam perubahan PKPU baik PKPU 13 sebagai perubahan dari PKPU 6 dan PKPU No: 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan dimasa pandemi, serta PKPU No : 11 tahun 2020 perubahan PKPU No : 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan gubernur,wakil gubernur,bupati dan wakil Bupati.

“Beberapa hal yang substansi merujuk dari PKPU No : 11 tahun 2020 dan PKPU No : 13 tahun 2020 antara lain pelaksanaan rapat umum sudah ditiadakan, atau pasal 64 dalam PKPU 10 dihapus dan kegiatan lain yang bisa dilakukan sesuai pasal 58 PKPU 10, dilakukan melalui media sosial dan daring,”kata komisioner KPU.

Komisioner KPU Ali,S.Si menjelaskan, dalam PKPU No : 11 dan 13 disebutkan, pertemuan terbatas atau tatap muka atau dialog tetap bisa dilakukan, tetapi tetap memperhatikan jumlah keseluruhan yang hadir paling banyak 50 orang dan dilakukan dalam ruangan atau gedung dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan covid – 19.

“Selain itu juga diatur bahwa Paslon jika ingin berkampanye melalui media sosial harus mendaftarkan akunnya ke KPU, paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kampanye dengan maksimal 20 akun untuk setiap pasangan calon,”ungkapnya.

Ali menegaskan bahwa PKPU No 13 tahun 2020 pasal 88 C berisi, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik,merayakan hari ulang tahun parpol di masa kampanye.

Sementara Komisioner KPU yang membidangi Divisi teknis Sudirman Daud, SP menyampaikan materi terkait Larangan dan sangsi hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa dan ASN yang terlibat politik praktis dan Kampanye.

” UU No : 6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas pelarangan dan sangsinya bisa berakibat di berhentikannya kepala Desa atau aparat Desa sedangkan bagi ASN yang berpolitik praktis berakibat pidana kurungan badan dan denda sebagaimana yang di atur dalam UU No : 10 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU No : 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU No : 1 tahun 2014 tentang Pilgub,Pilbup dan Pilwali kota.”imbuhnya

Kasat Intel Iptu Agung Kesatria Utama,SE mewakili Kapolres Buol sebagai salah satu pemateri mengatakan bahwa pesta rakyat yang akan digelar 9 Desember nanti jajaran polres Buol akan memberikan dukungan penuh kepada pihak penyelenggara dengan tetap mengedapankan pendekatan persuasif pada masyarakat.Namun hal yang  menjadi perhatian  adalah begitu mudahnya orang mengakses media sosial yang merupakan kumpulan kalimat yang tidak memiliki konotasi dan intonasi sehingga sukar di maknai.

“Inikan sangat berpotensi menjadi provokosi,hasutan atau hoaks sehingga butuh kerjasama semua pihak dan bukan hanya TNI/POLRI agar pesta demokrasi sukses aman dan tertib”.kata Agung.

Di jelaskannya terkait STTP dalam pelaksanaan kampanye pihak Polres Buol tidak mengeluarkan ijin karena pesta demokrasi yang di gelar 9 Desember di buol adalah Pilgub.

“STTP di keluarkan oleh Polda kami hanya bersifat tembusan,”tandasnya.

Ketua Bawaslu Buol Suardi Badolo,S.Pd,M.Pd bersama anggota Bawaslu Buol Karyanto.S.sos memberikan pemaparan terkait memaksimalkan fungsi pengawasan yang melekat pada kewenangan Bawaslu dengan mempedomani UU Pilkada,UU/Peraturan Terkait,PKPU Kampanye,Perbawaslu pengawasan Kampanye,PKPU/Perbawaslu Covid – 19.

Sosialisasi di akhiri dengan sesion tanya jawab dan saran pendapat dari peserta.

Liputan : Husni Sese

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed