oleh

LSM ARAK NUSANTARA sorot kinerja DPRD kabupaten takalar

TOPIKTERKINI.COM – TAKALAR | APBD-Perubahan 2020 kabupaten takalar sedianya sudah disahkan, namun sisa tenggat waktu yang ditentukan 30 September 2020, sejumlah anggota DPRD kabupaten takalar tak bergeming untuk melakukan pembahasan.

DPRD kabupaten takalar menutup Pintu kompromi dan lobi politik.

Masugi Ranca Ketua umum DPP Arak-Nusantara mengatakan “agar pembangunan terus bergerak di kabupaten takalar, maka tak ada jalan lain kepala daerah bisa melaksanakan APBD yang ditetapkan dengan perbup, namun pagu Anggarannya tidak melebihi pagu anggaran tahun sebelumnya”katanya.

“Selain itu ada konsekuensi sanksi administratif yakni tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan yang diatur dalam ketentuan perundang undangan UU no 23 tahun 2014 pasal 312 ayat (2)”jelasnya.

“ini preseden buruk bagi perkembangan demokrasi dan politik yang dipertontonkan elite politik parlemen dan birokrasi dikabupaten takalar yang dapat memicu tumbuhnya suatu sifat Apriori dan mosi tidak percaya rakyat takalar terhadap eksistensi lembaga DPRD kabupaten takalar”tuturnya.

Lanjut dikatakannya,”para wakil rakyat (DPRD kabupaten takalar..red) harusnya lebih paham, bahwa APBD dapat digunakan pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan serta memperbaiki perekonomian masyarakat daerah, serta rasa percaya masyarakat semakin meningkat ketika APBD mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja masyarakatnya, untuk itulah kepala daerah dan DPRD dipilih rakyat untuk mengurus rakyat,ini malah menyengsarakan rakyatnya,maka wajar ketika rakyat melampiaskan amarahnya”pungkasnya.

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed