oleh

DTPHP Nilai Perjanjian Kerjasama Sawindo dan Petani Cacat

TOPIKTERKINI.Com, BANGGAI – Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara petani dan Koperasi Perkebunan Sawit Maleo Sejahtera (KPSMS) milik PT Sawindo Cemerlang dinilai cacat. Cacatnya SPK yang memuat perjanjian antara perusahaan dan petani dikarenakan tidak melibatkan pemerintah dalam hal ini Pemda Banggai melalui satuan tekhnis yang membidanginya.

Demikian disampaikan oleh Kepala Seksi Produksi Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) Banggai, Rino Esa, di sela sela pertemuan antara perwakilan petani Batui dan Kadis TPHP bertempat di ruang kerja kadis TPHP pada Selasa pagi (2/3/2021)  sekitar pukul 09.30 Wita.

Rino menyebutkan, seharusnya dalam SPK dan SKHU harus melibatkan instansi tehnis seperti Dinas TPHP Banggai dan Dinas Koperasi dan UKM Banggai, sesuai Peraturan Menteri Pertanian  nomor 98 Tahun 2013 tentang izin usaha perkebunan.

“di Permen itu ada lampiran – lampiran yang sudah dituangkan termasuk surat pernyataan dan SPK, MoU  ada, di dalamnya itu ada lampiran termasuk perjanjian kerjasama, dalam format perjanjian juga ada memuat mengetahui Kepala Dinas” tandasnya.

Sebelumnya, Rino juga pernah menyebut tentang cacatnya SPK saat hering PT Sawindo Cemerlang oleh Komisi II DPRD Banggai pada Rabu 27/2/2021.

Hering tersebut Komisi II mengeluarkan rekomendasi bernomor : 890/113/DPRD, tertanggal 17 Februari 2021, Tentang Penyelesaian Pembayaran Lahan Sawit Milik Petani Plasma Batui oleh PT. Sawindo Cemerlang, di tandatangani Ketua DPRD Banggai, Suprapto.

BACA: Rekomendasi DPRD Banggai, Desak PT. Sawindo Kembalikan Lahan Warga

Rekomendasi yang ditujukan ke Bupati Banggai itu berisi Tiga poin. Pertama, Komisi II DPR Banggai merekomendasikan ke Bupati Banggai melalui pimpinan DPRD Banggai, selaku kewenangannya untuk segera menyelesaikan hak – hak petani yang tergabung dalam plasma PT. Sawindo Cemerlang yang belum terbayarkan, serta mengembalikan hak – hak tanah yang bersertifikat milik petani untuk di kelola sendiri sebanyak 58 orang dan 22 orang yang memiliki SKPT diselesaikan sesuai aturan yang berlaku.

Kedua menurutnya, dalam hal perusahaan PT. Sawindo Cemerlang tidak punya itikad baik menyelesaikan permasalahan ini. Ke tiga, Bupati Banggai di mohon untuk meninjau kembali izin lokasinya.

Liputan: Amad Labino

Komentar

News Feed