oleh

Komisi I DPRD Buol Lakukan RDP Terkait 8 Poin Tuntutan BPD Domag Mekar

Topikterkini.com.Buol- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol, Sulteng, melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama Pemkab, Dinas BPMDes, Inspektorat, Pemerintah Kecamatan Bunobogu, Pemdes Domag Mekar, terkait 8 point tuntutan BPD.

Meskipun Kepala Desa Domag Mekar tidak hadir saat RDP yang digelar karena sedang berada diluar Daerah, Ketua DPRD Kabupaten Buol, Srikandi Batalipu sebagai pimpinan rapat tetap melangsungkan rapat dengar pendapat. dan langsung mempersilahkan BPD Domag Mekar membacakan tuntutannya.

Tuntutan delapan poin itu disampaikan langsung oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Domag Mekar, Sendiri Sihira, Senin (22/03/2021), diruang rapat dengar pendapat (RDP) lantai bawah gedung DPRD Kabupaten Buol, dihadiri oleh Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu, ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Karmin Kaimo, dari partai Demokrat, anggota DPRD fraksi PPP, Rais, fraksi Nasdem, Arsad, Asisten I Suondo D Sanua, S.Sos kepala dinas BPMDES, inspektorat, Sekcam bersama staf pemerintah kecamatan bunobogu, 3 orang unsur pimpinan lembaga BPD bersama masyarakat Desa Domag mekar.

Tuntutan pertama yakni, gaji BPD TW 4 tahun 2020 di tahan oleh kades karena BPD tidak menandatangani dokumen RKPDES TA. 2020.

Kedua, rekrutmen perangkat Desa TA 2020 tidak sesuai dengan Perbup nomor 54 tahun 2017.

Ketiga, permintaan dokumen RKPDES TA 2020, sampai sekarang kades tidak memberikan kepada BPD.

Keempat, Operasional BPD tidak di berikan oleh kepala Desa selama Satu tahun anggaran 2020.

Kelima , pada saat pemerintah kecamatan melakukan evaluasi rancangan APBDES perubahan TA 2020 Desa Domag Mekar, Camat memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan pemostingan di dinas BPMDES, dan melakukan pencairan dana desa tanpa tanda tangan BPD.

Keenam, Kades tidak mengindahkan surat edaran Sekda tentang petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT dana desa. untuk melakukan forum musyawarah validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga calon penerima manfaat BLT yang di tuangkan dalam berita acara dan di tanda tangani oleh kepala desa bersama BPD.

Ketujuh, kades juga tidak mengindahkan surat edaran Bupati Buol soal transparansi penerima manfaat BLT dana desa TA 2020, untuk di pasang di papan informasi wajib transparansi untuk menghindari hal-hal yg tidak di inginkan.

Dan terakhir, Kades tidak memberikan Dokumen daftar nama-nama penerima BLT TA 2020 Kepada BPD. Padahal BPD telah menyurat 2 kali dan sudah melakukan koordinasi 2 kali kepada kepala Desa tetapi tetap juga kades tIdak memberikan dokumen itu.

Setelah mendengarkan tuntutan BPD Domag mekar, penyampaian dari Pemerintah Kabupaten, Dinas BPMDES, Inspektorat, Pemerintah Kecamatan Bunobogu, Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Buol memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kecamatan Bunobogu sampai dengan tanggal 27 Maret 2021, untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Domag Mekar, Kecamatan Bunobogu.

“setelah kami mendapatkan informasi pekan depan pada tanggal 27 maret 2021, kami akan turun langsung kelapangan untuk mengevaluasi permasalahan di Desa Domag Kecamatan Bunobogu, bersama Komisi I Bidang Pemerintahan”Tegas Srikandi.

Liputan : Firman

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed