Polemik UMP Buruh DKI Jakarta Melalui Perspektif Keynes
Oleh: Nurul Mutmainna
(Mahasiswi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)
Massa dari berbagai organisasi buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (10/11/2017).Aksi tersebut bertujuan untuk menolak Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta yang hanya naik Rp 37.749 atau sekitar 0,8 persen dibandingkan tahun lalu yang telah ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Aksi tersebut melibatkan puluhan ribu konfederasi dan 60 federasi serikat pekerja.Seperti diumumkan Kementerian Ketenagakerjaan, besaran kenaikan UMP tahun 2022 sangat kecil.
Hal ini karena kondisi ekonomi dan inflasi yang menjadi dasar perhitungan UMP, sehingga kenaikannya bernilai kecil. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat UMP pada tahun 2022 naik rata-rata sebesar 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan besaran kenaikan UMP itu saat menggelar konferensi pers tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum Pekerja 2022 pada 16 November 2021. Kebijakan penetapan Upah Minimum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah. Upah minimum menjadi batas bawah nilai upah karena aturan melarang pengusaha membayar upah pekerjanya lebih rendah dari Upah Minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di Provinsi atau sering kita dengar dengan sebutan Upah Minimum Provinsi atau ditetapkan di Kabupaten/Kota disebut dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
Dalam pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menegaskan upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sementara upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.
Sedangkan menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas:
-Upah tanpa tunjangan; atau
-Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
-Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.
Dalam teori ekonomi klasik bahwa tingkat upah dapat mengalami perubahan-perubahan dan ini merupakan faktor lain yang akan menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga penuh. Keynes tidak sependapat dan mengkritik pendapat ini dan selanjutnya menunjukan bahwa, dari sudut kenyataan yang terdapat dalam masyarakat dan dari sudut teori, pendapat itu tidak benar. Menurutnya, dalam perekonomian modern terdapat persatuan-persatuan pekerja yang selalu mempertahankan dan memperjuangkan perbaikan nasib para pekerja. Usaha ini termasuklah menjaga agar para pekerja diberi upah yang wajar. Pengaruh dari serikat pekerja ini menyebabkan tingkat upah tidak mudah untuk diturunkan.
Berikut data UMP untuk DKI Jakarta dari tahun ke tahun:
Adapun data UMP DKI Jakarta terbaru pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 4.416.186,548, kemudian tahun 2022 adalah sebesar Rp 4.452.724.
Kenaikan UMP dan UMK serta kebijakan terhadap penentuannya disesuaikan dengan inflasi atau pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi (Safrida, Dkk, 2014). Tingginya laju inflasi mendorong pekerja menuntut untuk terjadinya peningkatan UMP/UMK. Masalah ekonomi muncul bagi negara berkembang dikarenakan sempitnya kesempatan kerja sebagai akibat dari tingginya Upah minimum sebagai salah satu komponen biaya produksi. Karena itu, perencanaan, dan penetapan biaya produksi perlu melalui serangkaian pertimbangan cermat dari berbagai variabel
Bagaimana pemerintah merespon demo terkait ump dan pandangan pribadi terhadap isu tersebut
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyebut regulasi yang menjadi acuan penetapan UMP tidak berada di ranah kewenangan Pemprov, tapi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan UU Cipta Kerja. Dalam penetapannya, pihak pemrov DKI Jakarta hanya mengirimkan data terkait inflasi daerah dan data lainnya yang diperlukan oleh pemerintah pusat, yang kemudian diterapkan di dalam formula/rumusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut penulis, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan dan penerapan PP no. 36 Tahun 2021. Namun perlu diingat kembali, kenaikan UMP Jakarta padaa tahun 2021 merupakan tertinggi yaitu mencapai Rp 416.186,548, sehingga menjadi 1 sebab kenaikannya tidak terlalu signifikan pada tahun 2022. kenaikan dengan nilai kecil disebabkan penerapan formula yang selama ini dipakai oleh pemerintah pusat, sehingga dirasa kurang cocok untuk diterapkan kembali dalam penetapannya. Diperlukan formula atau variabel yang baru yang diterapkan oleh pemerintah Pusat bagi penetapan UMP DKI Jakarta, agar hak-hak buruh terpenuhi.
Daftar Pustaka
SAFRIDA, Safrida; SOFYAN, Sofyan; SYAHRIANI, Nura. Dampak Peningkatan Upah Minimum Provinsi Terhadap Inflasi Dan Pasar Kerja Di Provinsi Aceh. Jurnal Agrisep, 2014, 15.2: 45-57.
Badan Pusat Statistik. 2020. Upah Minimum Provinsi dan Inflasi di DKI Jakarta, 1999-2020. Badan Pusat Statistik DKI Jakarta
