oleh

Tolak Ukur Sektor Pertanian di Era Yunani dan Indonesia?

Tolak Ukur Sektor Pertanian di Era Yunani dan Indonesia?

Oleh: Erwin 
(Mahasiswa Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)

Peradaban yunani kuno dalam pandangan para sejarawan dunia merupakan penggagas dasar bagi peradaban barat. Budaya yunani telah lama memberikan pengaruhnya  yang kuat bagi masyarakat di Eropa sejak zaman kekaisaran romawi.

Hal ini tidak dapat di pungkiri, karena sudah sejak lama yunani dikenal dengan “gudang” filsuf terkemuka dunia. Yunani kuno memegang pengaruh yang kuat pada banyak ilmu pengetahuan seperti matematika  dengan tokoh terkenalnya yaitu phythagoras, kemudian sistem pendidikan  dengan banyak tokoh terkenalnya seperti Aristoteles, dalam bidang filsafat terdapat trio filsuf yunani  yaitu: Socrates, Plato, dan Aristoteles. Namun bukanlah itu yang ingin saya bahas, akan tetapi disini saya akan membahas mengenai bagaimana perkembangan sektor pertanian di era yunani dan meraba kondisi pertanian Indonesia saat ini. Sebelum saya melangkah ke sektor pertanian di Indonesia, disini saya membahas sedikit mengenai sektor pertanian di era yunani.

Dibalik itu semua peradaban yunani kuno tentunya tidak bisa terlepaskan dari aspek-aspek kehidupan layaknya peradaban pada umumnya. Seperti halnya bagaimana gaya mereka dalam sebuah kehidupan, dalam berpakaian, bentuk rumah dan  tentunya juga sektor pertanian pada masa tersebut. Menurut  Michael E Skinner dalam bukunya yang berjudul Dari Revolusi Neolitik hingga Pertanian Kuno. Pertanian penting bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok dan juga pertanian adalah sebagai pondasi ekonomi Yunani Kuno, hampir sekitar 80% populasi terlibat dalam kegiatan ini. Orang yunani kuno pada masa itu, lebih condong untuk menanam sereal atau yang biasa kita kenal dengan sebutan gandum. Bangsa yunani melakukan perdagangan  dengan sangat tidak dibatasi dan Negara hanya mengendalikan suplai gandum. Dengan demikian gandum dijadikan bahan pokok utama bagi bangsa yunani yang pengendaliannya  dilakukan langsung oleh Negara.

Tulisan tadi hanya prolog untuk memasuki inti dari tulisan kita yang sebenarnya, yaitu meraba kondisi pertanian Indonesia saat ini. Berangkat dari rasa skeptis terhadap kondisi yang sedang terjadi saat, bagaimana sector pertanian Indonesia menghadapi fase yang cukup sulit, apakah melangkah maju atau malah sebaliknya?. Lihat saja ketahanan pangan Indonesia selalu berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Belum lagi kondisi para petani yang kembang kempis dihajar harga yang tidak stabil.

Produksi beras saja contohnya, menurun setiap tahunnya karena lahan produktif berkurang akibat adanya peralihan fungsi dan krisis iklim yang menyebabkan produksi beras tidak stabil. Hal ini yang menyebabkan pemerintah seringkali melakukan impor beras untuk menjaga ketersedian stok dalam negeri. Akibatnya berdampak pada petani yang semakin sulit. Dimensi keuntungan yang mengecil akibat resiko gagal panen dan serbuan barang impor dengan harga yang lebih murah, dengan demikian, hasil panen petani tak sanggup untuk menutupi ongkos operasional dan produksinya.

Apalagi pemerintah di nilai gagal dalam melindungi nilai tukar petani. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum cukup meningkatkan produktivitas komoditas pertanian yang ada dan memberikan peningkatan kehidupan layak bagi petani. Pembangunan infrastrukturpun belum menunjukkan hasil yang signifikan, persoalan yang utama disini adalah pemerintah yang belum sungguh dan fokus untuk mendukung sektor pertanian. Langkah apa yang harus dilakukan pemerintah?

Pemerintah dapat memulai dari rangkaian aturan yang sifatnya nasional seperti memperbaiki Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Langkah ini penting guna memperjelas alokasi lahan yang tersedia untuk berbagai penggunaan agar tidak terjadi tumpah tindih antar sektoral. Juga sebagai upaya agar penurunan lahan pertanian tidak terus terjadi akibat alih fungsi lahan. Langkah ini diharapkan mampu untuk mengantisipasi kejadian gagal panen yang menyebabkan terganggunya ketersediaan pangan nasional. Rangkaian selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah perbaikan dalam penetapan harga hasil pertanian sekaligus metode penyerapan hasil produksi dan distribusinya.

Harga pokok penjualan (HPP) ditingkat petani yang rendah bukan menjadi rahasia umum lagi. Adanya ketimpangan harga dari sisi petani dengan harga beli konsumen disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi barang hingga ke konsumen. Adanya disparitas harga ini lebih disebabkan maraknya rente ekonomi yang dimainkan oleh para oknum tak bertanggung jawab  dan sistem ijon yang digunakan dalam permodalan para petani. Dapat dibayangkan peningkatan kesejahteraan petani jika rantai ini diperpendek dengan kontribusi maksimal dari peran Bulog dan pemerintah dalam merasionalisasi harga. Namun, seringkali pemerintah tak berdaya dalam menghadapi praktek rente ini. Di lain sisi, mempermudah akses permodalan bagi petani dapat menjadi salah satu solusi yang dapat didorong oleh pemerintah melalui sektor perbankan.

Sesuatu hal yang mudah tentunya untuk dapat dilaksanakan. Tapi apakah tepat dari sisi bisnis perbankan?  Dengan demikian, langkah untuk memodernisasi  sektor pertanian haruslah dimulai dari aspek peraturan dan dukungan dari pemerintah. Harus disadari bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berpengaruh terhadap kondisi negara dan orang banyak. Lalu setelahnya, secara simultan, proses modernisasi pertanian Indonesia masuk pada tahapan selanjutnya pada sisi teknis produksi.

Pertanyaan yang muncul, apakah modernisasi teknis tersebut hanya sebatas dengan penggunaan berbagai instrument mekanisasi berbasis digital? Seberapa jauh kesiapan Indonesia dalam menyongsong era 4.0? Siapkah SDM dan aturan-aturan pelaksananya dalam menyambut perubahan itu?

Harus siap, jangan lagi gagal dan gagap menyikapi perubahan yang ada. Seperti biasa.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.