oleh

Mirisss…!! Forum Komunikasi Kepala Desa Hearing Ke DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Tanpa Satu Dewan Hadir

TOPIKTERKINI.COM MATARAM : Puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Nusa Tenggara Barat mendatangi kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyampaikan aspirasi. (22/12/2021).

 

 

Mereka menuntut untuk menindaklanjuti hasil Hearing ke kantor Gubernur beberapa waktu lalu dan Surat ke Persiden Republika Indonesia Ir. Jokowi Dodo, yaitu terbitnya Perpers 104 yang tidak sesuai dengan kondisi Desa diberbagai wilayah khusus nya di Nusa Tenggara Barat. Namun mirisnya DPRD Provinsi tidak satupun hadir menerima perwakilan kepala Desa untuk menyampaikan aspirasi, terkesan tidak perduli dengan situasi di Desa saat ini.

 

 

Ketua Umum Forum Komunikasi Kepala Desa Sahril, SH., mengatakan kekecewaan nya terhadap perwakilan rakyat yang seakan-akan tidak perduli, bentuk tuntutan kami ke DPR Provinsi menyampaikan aspirasi dan sangat kecewa sekali karena Ketua DPR Provinsi dan anggotanya tidak menerima kami.

 

 

Lanjutkan Sahril, SH., padahal surat kami layangkan jauh-jauh hari sudah masuk, dan ini menjadi catatan kami terhadap para DPR Provinsi tersebut.

 

 

Surat hering kami yang tunjukan kepada DPR Provinsi akan tetapi sangat mengecewakan karena tidak ada satupun yang menerima kami padahal di dalam gedung tersebut banyak yang lalu lalang termasuk anggota DPR Provinsi yang lain, akan tetapi kalau tidak ada perintah dari Ibu Ketua DPR Provinsi mereka tidak berani merapat menerima kami, ujarnya.

 

 

BACA JUGA : Ketua AKAD Kabupaten Lombok Utara Budiawan, SH., Angkat Bicara Terkait Terbitnya Perpers 104

 

 

Tertuang Surat Nomor:04/FKKD_NTB/XII/2021 Perihal:Tuntutan menindaklanjuti hasil hearing di Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, bahwa kami atas nama Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan menolak Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, serta bersama ini pula kami sampaikan permohonan kepada Bapak untuk menyurati Ketua DPR Republik Indonesia agar tuntutan kami ini disampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

 

 

Adapun tuntutan atas penolakan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, yang kami maksud adalah :

 

Mencabut atau merevisi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, karena akan menciderai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah ditetapkan oleh desa-desa se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, bahwa batas akhir penetapan RKP Desa adalah pada bulan September sedangkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022 ditetapakan dan diundangkan pada Tanggal 29 November 2021 yang artinya 2 (bulan) terlambat dari batas akhir Penetapan RKP Desa.

 

 

Dan kami nilai tidak bersifat mendesak serta dalam penyusunannya tidak mempertimbangkan kondisi atau keadaan desa secara menyeluruh karena banyak Desa yang sasaran Keluarga Penerima Manfaat Dana Desa (BLT-DD)nya setelah dikalkulisi tidak bisa mencapai minimal 40 % sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tersebut.

 

 

Mencopot atau mengevaluasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang tidak mampu menafsirkan makna dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, dan seolah ingin mengalahkan peraturan dengan argumentasi tanpa didasari dengan peraturan pelaksanaannya (petunjuk teknis) yang disampaikan dalam pidatonya bahwa tidak akan ada masalah hukum dan tidak harus dipaksakan 40 % (persen) dalam penggunaan Dana Desa (DD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), sedangkan Pasal 5 ayat (4) pada peraturan tersebut telah jelas mengatur penggunaanya paling sedikit 40 % (persen) dari Dana Desa (DD).

 

 

Peraturan Menteri Desa tersebut bertentangan dengan asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

 

 

Demikian surat ini kami sampaikan serta kami Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung segala bentuk program Pemerintah Pusat yang berpihak pada Desa sesuai amanat Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tandas Ketua Umum FKKD Provinsi Nusa Tenggara Barat Sahril, SH.

 

 

BACA JUGA : Forum Komunikasi Kepala Desa NTB Akan Layangkan Surat Penolakan Perpers 104 ke Presiden

 

 

Saat di konfirmasi media global hukum indonesia Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Isvie Rupaida, dari Fraksi Golongan Karya melalui telepon seluler mengatakan, bukan kami tidak diterima Hearing Forum Komunikasi Kepala Desa, kebetulan sekarang ini ada jadwal kunjungan kerja lapangan sampai hari jumat jadi tidak ada anggota dewan dikantor, tutup Ketua DPR Provinsi Nusa Tenggara Barat Isvie Rupaida.

 

 

Hal senada juga disampaikan anggota DPR Provinsi Komisi III dari Fraksi PDI-P Raden Nuna Apriadi, melalui telepon seluler mengatakan, kalau terkait hal itu di Komisi I, saya tidak tahu apa-apa, semua itu ada aturan dan mekanisme, ritme kerja jika ada surat Hearing masuk Ketua DPR Provinsi, mendiskusikan dengan Komisi terkait dan sekarang Komisi terkait sudah menerima belum posisinya.

 

 

Dan Hearing itu harus disesuaikan dengan jadwal waktu kegiatan Dewan, kalau tadi mereka Hearing jelas tidak diterima sebab orang sedang melakukan kunjungan kerja dalam daerah dan anggota DPR nya tidak ada jadi siapa yang mau menerima, tandas Raden Nuna Apriadi.

 

Tim Liputan: Saeful.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed