oleh

OJAN Salah Satu Anggota Pemuda Kreatif Mantan Narapidana Angkat Bicara, Ada Apa Di Balik Pansel JPTP Lombok Barat

Topikterkini.com LOMBOK BARAT : Lagi Lagi Polemik Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Masih menjadi isu hangat di kalangan tokoh di Lombok Barat, Pasalnya hasil pansel ini terkesan buru – buru dan Dipaksakan untuk di umumkan.

 

Sebelumnya, Hasil Pansel yang mencantumkan 3 Besar Nama pejabat yang lolos seleksi menuai polemik, karena berkas yang di tanda tangani oleh ketua pansel ( Sekda Lobar ) di duga di Palsukan mengingat pada tanggal surat tersebut di tandatangani, Ketua Pansel Sedang Berada di Luar Daerah (Jakarta).

 

FAUZAN KHALID  Yang  Akrab disapa Ojan Jogang ikut berkomentar terkait Hal ini, menurutnya Jika Dokumen Negara yaitu Tanda tangan Surat pengumuman Hasil Pansel JPTP Lobar terindikasi di Palsukan, Bisa Dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum ataupun melalui PTUN ungkap Anggota Ormas PEKAT NTB ini.

 

Kalau memang ada indikasi pemalsuan, maka bisa dilaporkan pemalsuan atau pembatalan Melalui TUN,” ungkapnya.

Saat di temui Awak Media Di Kediamannya (29/03/2022)

 

Selain itu, menurutnya, jika terbukti Sekda yang sebagai Ketua Pansel terbukti dari hasil pengumuman Pansel JPTP tersebut bukan merupakan tanda tangannya, hal itu sudah sangat menyalahi aturan dan Sangat fatal sehingga SK tersebut Batal demi hukum.

Tentu menyalahi aturan apalagi sampai memalsu tanda tangan  Itu fatal, SK itu batal demi Hukum,” pungkasnya.

 

UU no 5/ 2014 tentang APATUR SIPIL NEGARA memberikan ruang kepada Masyarakat untuk diberikan kesempatan sebagai anggota pansel agar hasilnya lebih obyektip ( masy+ propesi dan akademisi 65% dan unsur pemerintah 35 %) Persoalan lalu muncul, tetap saja kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian tidak menutup ruang Melakukan intervensi.

Bisa saja dilakukan pada saat Rekrutmen Anggota pansel dari luar unsur pemerinrah,

Bisa jadi dengan mengundang orang orangnya. Jika mau lebih terbuka misalnya jika berasal dari akademisi, maka kepala daerah bersurat kepada Rektor Untuk meminta bantuan mengirim tenaga ahlinya/ dosen yang punya kapasitas keahlian untuk itu,

Begitu seterusnya.

Apakah ini dilakukan..?

Ucapnya.

 

Ojan  juga menilai, persoalan tersebut, Memunculkan Indikasi, bahwa penempatan pejabat eselon II hasil pansel di beberapa OPD di Pemkab lobar, sarat dengan Nepotisme.

 

”Kami menduga Open Biding hanya sekedar legalitas untuk memuluskan seseorang yang diduga sebelumnya memang sudah diusulkan untuk menjabat sebagai kepala dinas,” Tutupnya.

 

Tim Liputan:Saeful topikterkini.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed