Topikterkini.com MATARAM : Mencermati persoalan hukum yang terjadi di Lombok Tengah, yang ramai diperbindangan
di media massa tentang kasus yang menimpa Amak Shinta yang “ diduga melakukan
pembunuhan terhadap begal “. Sementara di sisi lain oleh masyarakat “ dianggap sebagai “
upaya pembelaan diri, sehingga dianggap tidak pantas untuk dilakukan penyidikan dan
dijadikan tersangka. Maka melalui tulisan singkat ini saya memberikan pandangan hukum
dari perspektif kajian teoritis, karena saya tidak mengetahui dan tidak memiliki bahan yang
cukup (secara empiris ) tentang fakta fakta yang terjadi dalam konteks peristiwa antara “
Amak Shinta versus Korban ( begal).
Berbekal pemahaman fakta yang terbatas itu maka pandangan hukum saya akan dibagi
menjadi 2 hal sebagai berikut.
1. Berdasarkan Kajian Pasal 48 KUH Pidana Yang berkaitan dengan Daya Paksa.
Konsep overmacht atau yang sering disebut sebagai daya paksa merupakan konsep yang
sudah umum dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) yang sudah mencantumkan hal tersebut di dalamnya. Pada Pasal 48
KUHP, dinyatakan bahwa:
“Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.”
Dalam Pasal 48 KUHP tersebut diatur mengenai daya paksa yang merujuk pada konsep daya
paksa dalam Hukum Pidana. Memorie van Toelichting ( Penjelasan Umum KUH Pidana
), menyatakan bahwa daya paksa merupakan suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan
yang tidak dapat ditahan atau dilawan.
Jika melihat pada rumusan dari Pasal 48 KUHP tersebut, maka dapat dipahami bahwa daya
paksa menjadi salah satu alasan dalam hal penghapusan pidana.
Akan tetapi, tidak serta-merta daya paksa dapat menjadi alasan penghapus pidana. Hal ini
dikarenakan terdapat batasan-batasan yang sekiranya harus dipenuhi agar suatu daya
paksa dapat dianggap sebagai alasan penghapus pidana. Adapun daya paksa yang dapat
diterima sebagai alasan penghapus pidana adalah daya paksa yang berasal dari kekuatan
yang lebih besar, yaitu kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan.] Berkaitan
dengan kekuatan yang lebih besar tersebut, maka daya paksa dibagi menjadi 3 (tiga)
bagian, yaitu:
a. Paksaan Mutlak
Pada keadaan ini, pelaku tindak pidana tidak dapat berbuat hal lain selain tindakan yang
dipaksakan kepadanya. Artinya, pelaku tindak pidana tersebut melakukan sesuatu yang tidak
dapat dihindari. Menurut Andi Hamzah, daya paksa mutlak atau yang bisa disebut juga
sebagai vis absoluta bukanlah daya paksa sesungguhnya. Hal ini tentu masuk akal karena
dengan adanya paksaan mutlak, sesungguhnya orang tersebut tidak melakukan tindak pidana.
Oleh karena itu, jika dalam suatu tindak pidana terdapat unsur paksaan mutlak, maka Pasal 48
KUHP ini tidak perlu diterapkan. Contohnya adalah orang yang melakukan tindak pidana,
tetapi ia sebagai “alat”.
b. Paksaan Relatif
Dalam paksaan yang sifatnya relatif, dapat dipahami bahwa seseorang mendapat pengaruh
yang tidak mutlak, akan tetapi meskipun orang tersebut dapat melakukan tindakan lain, ia
tidak bisa diharapkan untuk melakukan tindakan lain dalam menghadapi keadaan serupa.
Artinya, orang tersebut masih memiliki kesempatan untuk memilih tindakan apa yang akan
dilakukannya meskipun pilihannya cukup banyak dipengaruhi oleh pemaksa. Oleh karena itu,
tampak adanya perbedaan dengan paksaan mutlak. Pada paksaan mutlak, segala sesuatunya
dilakukan oleh orang yang memaksa, sedangkan pada paksaan relatif, perbuatan masih
dilakukan oleh orang yang dipaksa berdasarkan pilihan yang ia buat.
3. Keadaan Darurat
Keadaan darurat seringkali disebut juga sebagai Noodtoestand. Keadaan darurat
berkembang berdasarkan putusan Hoge Raad pada tanggal 15 Oktober 1923 yang dinamakan
sebagai opticien arrest. Berdasarkan putusan tersebut, Hoge Raad membagi keadaan darurat
menjadi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu adanya benturan antara 2 (dua) kepentingan hukum,
benturan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum, serta benturan antara 2 (dua)
kewajiban hukum. Pada dasarnya, jika berbicara mengenai keadaan darurat, maka dapat
dipahami bahwa dalam keadaan darurat, suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh
seseorang terjadi atas pilihan yang ia buat sendiri.
Berdasarkan kajian Teoritis di atas, maka jika Amak Shinta di dalam fakta fakta
hukum terbukti melakukan pembunuhan terhadap begal (korban) karena alasan daya
paksaan absolut, relatif dan darurat, maka tindakan Amak Shinta dapat dimasukan sebagai
alasan “ penghapus pidana “, sehingga dianggap tidak melakukan tindak pidana yang
dapat diajukan dan dilanjutkan ke tahap penyidkan dan menjadikan Tersangka dalam
pembunuhan, Atau jika terlanjur telah dilakukan penyidikan maka padanya patut dan pantas
dihentikan perkaranya melalui pemberian SP3 ( Surat Perintah Penghentian Penyidikan ).
2. Berdasarkan Kajian Pasal 49 KUH Pidana Yang Menyangkut Pembelaan
Terpaksa
Di dalam Hukum pidana , pasal 49 dikenal istilah “noodweer “ atau pembelaan
terpaksa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Pembelaan Terpaksa
dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu noodweer (pembelaan terpaksa) dan noodweer-exces
(pembelaan darurat yang melampaui batas)
Pasal 49 KUHP merumuskan sebagai berikut :
1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri
maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat
pada saat itu yang melawan hukum.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh
keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak
dipidana.
Pembelaan terpaksa ( noodwer) dilakukan oleh pelaku benar benar dalam keadaan
terpaksa dalam batas batas yang wajar, logis, dan dapat dipertanggung jawabkan demi
mempertahankan diri, nyawa dan hartanya Tindakan Pelaku adalah tindakan yang wajar dan
terbatas untuk melumpuhkan lawan secara terukur ( efisien dan efektif ). Jika Amak Shinta
terbukti melakukan perlawanan terhadap begal (yang terbunuh) tersebut secara wajar dan
logis, maka tindakannya tersebut tidak dianggap sebagai tindakan pidana yang dapat
diajukan keranah pidana sampai ke persidangan. Karena tindakan Amak Shinta bisa
dimasukan kepada tindakan yang mengandung unsur “ pembenar “.
Tindakan Amak Shinta tersebut oleh R. Soesilo , SH telah memenuhi unsur
a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan
(membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini
harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan
serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh
membunuh atau melukai orang lain.
b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan
yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang
lain.
c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau
pada ketika itu juga.
Namun demikian yang perlu di dalami selanjutnya, apakah ada serangan sekonyong-konyong atau
mengancam ketika itu juga yang dilakukan oleh para begal terhadap Amak Shinta . Tapi, jika si
pembegal dan barangnya (speda motornya ) telah bisa diambil dan pembegal telah bisa
dilumpuhkan , maka Amak Shinta tidak boleh membela dengan “ menambah lagi pemukulan dan
penusukan lagi sampai menewaskan begal. Jika , karena pada waktu sudah tidak ada serangan sama
sekali dari pihak pembegal tetapi masih dilakukan penusukan yang menewaskan, mCaka tindakan
Amak Shinta tidak lagi termasuk dalam kategori alasan pembenar, tetapi masuk pada katagori
Noodweer Exses yang mengandung unsur alasan pemaaf. .
Pembelaan yang melampaui batas (noodweer exces), menurut Andi Hamzah, ada persamaan
antara pembelaan terpaksa (noodweer) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas
(noodweer exces), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum,
yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri
maupun orang lainnya , akan tindakan seorang dianggap melampaui batas karena
melakukan pembunuhan atau pengeniayaan terhadap orang yang sudah tidak berdaya (
perampok/begal ) yang sudah tidak berdaya, maka tindakan seperti ini dianggap sebagai
Noodweer Exces yang bisa dilakukan penyidikan dan dipersangkakan melakukan perbuatan
pidana. Akan tetapi tindakan pidana ini mengandung alasan pemaaf yang akan menghapus
pidananya oleh majelis hakim yang menyidangkan.
Jadi problem yuridis dikaitkan dengan fakta fakta hukum (yang sebahagian
masyarakat belum baca Berita Acara Hasil Pemeriksaan Amak Shinta), yaitu apakah
tindakan Amak Shinta tersebut benar benar masuk pada katagori tindakan Noodweer yang
memenuhi alasan pembenar sehingga tidak layak untuk dituduh melakukan perbuatan pidana
pembunuhan, ataukah termasuk pada Noodweer Exect yang termasuk perbuatan pidana
yang mempunyai alasan Pemaaf.
Kesimpuannya jika fakta fakta hukum yang ditemukan oleh kepolisian Lombok Tengah
tentang adanya noodweer exces, maka tindakan Kepolisian Lombok Tengah yang tetap
melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut dapat dibenarkan secara ilmu hukum pidana.
Hanya saja demi menjaga kondusifitas dan keadilan sosiologis, maka penyidikan atas
Amak Shinta yang diduga melakukan tindak pidana yang mengandung noodweer exces perlu
dilakukan dengan memperhatikan kemanfataannya. Artinya jika penyidikan dan
penyidangan Amak Shinta akan membawa ekses yang lebih luas, maka menurut Teori
Jeremy Bentham ( Utility Theori), sebaiknya kasus ini dihentikan.
Akan tetapi jika pendekanan Kepastian hukum yang ingin dicapai melalui Teori Hans
Kelsen, maka dapat saja kasus Amak Shinta tetap dilanjutkan, akan tetapi Amak Shinta tidak
perlu dilakukan penahanan.
3. Jika , Maka , Dalam Mimpi
Semalem saya bermimpi, mimpi saya mirip kejadiannya dengan kasus di Lombok
Tengah,. Mimpi saya berada disuatu daerah namanya Kota Jogank yang memiliki jalan
raya by pas Jalan Tempenyol. Nah suatu malam di Jalan Tempenyol itu terdapat 4
orang bekal memakai 1 speda motor (berboncengan empat), menghadang seseorang di
Jalan Tempenyol by Pas— . Kebetulan yang dihadang itu adalah seorang raja begal
yang juga sedang keluar malam mencari mangsa untuk berbegal .. Maka terjadilah
perkelahian 4 lawan 1, dan kebetulan raja begal ini yang memenangkan perkelahian
sehingga 2 begal meninggal, dan yang duanya lagi kabur. Kemudian Polisi
melakukan penyidikan dan sempat melakukan penyidikan atas peristiwa pembunuhan
pertanyannya. Apakah raja begal yang mau membegal dan berhasil melumpuhkan begal
yang lain termasuk kategori Pasal 48 dan Pasal 49 KUH Pidana.
Kemudian tiba tiba saya bangun dari mimpi. !!!!! Bolehkah kemudian saya yang baru
bangun berteriak, bahwa POLISI TIDAK BECUS ???
Maka disinilah kita harus perlu berkepala dingin memberikan waktu pada penegak
hukum untuk bekerja, para pembela untuk turut menganalisis kasus kliennya. Polisi
harus jeli dan mampu melakukan penyidikan terlebih dahulu secara mendalam, dengan
menggali track record para korban dan pelaku sehingga akan terungkat “ kebenaran
materiel “ yang sesungguhnya. Advokad juga harus berfikiran jernih dalam membela
kliennya, agar tidak 100 % percaya pada klien. Masyarakat juga harus berkepala dingin
memberikan “hukum bekerja secara netral “.
Maka kita kita yang hanya baru sebatas membaca cerita dari koran dan massmedia, tentu
tidak boleh terlalu cepat menyalahkan aparat penegak hukum, dan sebaliknya juga tidak
terlalu cepat menyalahkan pelaku maupun korban.
Penyidikan secara teliti dan mendalam tetap perlu dilakukan untuk menembukan
keadilan yang sejati.
Mataram 13 April 2022
Prof .Dr.H.Zainal Asikin, SH, SU
