TOPIKTERKINI.Com LOMBOK TIMUR–Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lombok Timur melakukan Aksi di kantor KPU dalam aksi pagi itu puluhan mahasiswa berjalan dari Simpang 4 BRI Selong menuju kantor Bawaslu dan KPU Lotim,Jumat (02/02/24).
Dalam aksinya mahasiswa menuding kalau pihak KPU Lotim diduga cawe-cawe penggunaan dalam pemilu tahun 2024 yang sangat besar. Dengan tidak ada transparansi dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran tersebut.
”Kami patut menduga kalau KPU Lotim cawe-cawe dalam penggunaan anggaran pemilu yang sangat besar,” teriak koordinator aksi,M.Herwadi menegaskan dalam orasinya
Tak hanya itu Ia Hermawadi mencontohkan ada anggaran sosialisasi yang begitu sangat besar,akan tapi kami selaku mahasiswa tidak dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi oleh pihak KPU Lotim sampai saat ini.
Maka tentunya sebagai mahasiswa kami mempertanyakan kinerja KPU Lotim dalam mensukseskan pemilu di Lotim.Bahkan pihaknya menyangsikan kenetralan KPU Lotim selaku penyelenggara pemilu di Lotim.
” APH harus turun mengusut tuntas kasus dugaan penyalahgunaan dana pemilu tahun 2024 ini yang dilakukan pihak KPU Lotim,” katanya.
Massa aksi juga meminta agar pihak KPU Lotim menerima kedatangan kami untuk menyuarakan aspirasi,karena kalau tidak maka kami akan memaksa masuk ke kantor Bawaslu Lotim.
” Mana komisioner KPU Lotim silahkan datang temui kami,” teriak para arator aksi.
Kemudian dari belakang aksi mahasiswa datang salah satu komisioner KPU Lotim,H.Mulyadi ditengah-tengah massa aksi. Dengan langsung menerima massa aksi.
” Kami KPU menjalankan tugas sesuai aturan yang ada,begitu juga sosialisasi tetap dilaksanakan termasuk dengan mahasiswa,” tegas Mulyani seraya mengatakan terhadap anggaran juga kami gunakan sesuai aturan.
Sementara terhadap apa yang menjadi tuntutan mahasiswa tentunya akan disampaikan ke Ketua KPU Lotim nantinya.
” Terima kasih atas masukan mahasiswa terhadap kerja kami untuk kedepannya lebih baik lagi,” ujarnya lagi.
Tuntutan kita di bawaslu,
– Mendesak Bawaslu untuk tegas terhadap ASN dan prangkat desa yg melakukan tipilu
– Meminta Bawaslu untuk tidak tebang pilih dalam melakukan penindakan dan pengawasan
Tuntutan di KPU.
– Mendesak KPU untuk keterbukaan informasi mengenai anggaran, karna kuat dugaan mark’ap anggaran transportasi untuk bimtek dan anggaran bimtek yg berbeda di masing² daerah
– Mendesak KPU untuk melakukan Sosialisasi dan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
Untuk terwujudnya pemilu yg cerdas, apalagi untuk tahun politik ini di dominasi oleh pemilih pemula dan pemilih milenial.
Liputan; Nang
