Topikterkini.com.Donggala – Dinas perikanan dan kelautan juga sekaligus membahas penerimaan pendapatan daerah. sekarang kalau kita bicara pencapaian target pendapatan asli daerah di sektor perikanan tentu harus didukung dengan data, data juga harus data yang update atau aktualisasi.hari ini Rabu tanggal 24/04/2024 kami mencoba melakukan luncuran data 2023 selama 1 tahun,
makanya kami bagikan buku data perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan olahan dan rencana kebijakan strategis tahun 2023 yang kami salurkan tadi. Untuk penyiapan data 2024 ini, tentu awal tahun ini harus melakukan aktualisasi, jadi data dari 2023 itu kami lihat perkembangan sampai dengan kinerja triwulan 1 sampai di 2024. sekarang kan kita masuk triwulan 1 sudah berakhir kita harus lakukan update data atau perbaikan data penyesuaian kembali lagi kata kadis perikanan dan Kelautan Donggala, Ali Asagaf.
inilah yang di lakukan yaitu pertemuan dengan menghadirkan amblas KUPT, petugas perikanan, ditambah dengan penyuluh perikanan yang ada dan juga kepala-kepala bidang yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan pokok di bidang tangkap budidaya olahan dan juga termasuk pejabat fungsional.pertemuan ini yang di laksanakan di Hotel Aston di jalan Monginsidi palu.
Kata Kadis Ali Asegaf, kita berharap bahwa ada informasi balik dari petugas lapangan yang memang pekerjanya untuk salah satu pendataan. kemudian juga kita berharap dengan data baru ini akan mempertimbangkan tingkat kesalahannya itu yang kita utamakan. kita coba karena tahun 2024 kita diberikan beban penerimaan pendapatan daerah yang kenaikan dibandingkan dengan 2023 itu hampir 100% lebih dari 200 menjadi 345 juta lebih.
Menurutnya, untuk mencapai target ini perlu Kita sesuaikan lagi dengan data, jangan nanti targetnya kita tinggi, data kita tidak perbarui atau data kita tidak cek lapangan, ini akan mempengaruhi lambatnya penerimaan pendapatan daerah. Olehnya, kita coba menghadirkan dari pihak perguruan tinggi yaitu dari universitas alkhairat dan kebetulan universitas alkhairat Dr. Aksan Marjudo juga ada MOU dengan pemerintah daerah. kemudian juga kami mencoba mengundang dari Badan pendapatan, Fafan ( Kabid ) dari yang menjadi tanggung jawab terhadap bagaimana capaian pendapatan daerah di bidang perikanan maupun semua sektor. Kami juga mengundang dari anggota DPRD Moh Taufik yang punya tugas pokok yaitu satu sebagai hak budgetnya dan juga sebagai fungsi legislasinya dan juga sebagai fungsi pengawasan.
Maka narasumber ini cukup lengkap lengkap Hari ini kata Kadis Perikanan Ali Asagaf, perguruan tinggi melihat secara independen, kemudian dinas pendapatan melihat realisasi penerimaan sebagai salah satu belanja, kemudian DPRD juga sebagai hak budgetnya dan fungsi kontrol.
Tahun ini kita mengupayakan bahwa tidak hanya bicara pendapatan daerah tapi sesuai dengan disampaikan oleh anggota dewan coba kita garap pertumbuhan ekonomi. jadi pertumbuhan ekonomi itu didorong dengan beberapa basis-basis industri perikanan akan kita dorong ke depan. saya berterima kasih hari ini semua petugas lapangan sebagai tanggung jawab pendapatan daerah ini bisa hadir.
Kemudian juga petugas lapangan juga bisa hadir hari ini. saya coba dengan target besar tahun ini, kita berupaya bisa bisa terealisasi karena anggaran belanja di Donggala ini tidak bisa kita harap normal APBD tapi harus ada gebrakan. untuk gerakan ini sudah kita lakukan dengan melalui pendapatan dari dana transfer pusat ke daerah sudah kita lakukan, tapi kita coba lagi menggali potensi sendiri menurut sektornya gitu ini yang kita coba melakukan pertumbuhan hari ini kata Ali Asagaf,
saya sampaikan sama teman-teman kalau kita cuma bicara PAD tidak bicara data nanti tidak nyambung, makanya antara target penerimaan pendapatan daerah harus dikorelasikan dengan penyiapan data. penyiapan data inilah dilakukan aktualisasi, jangan nanti data yang sudah kadaluarsa itu lagi yang dijadikan acuan katanya lagi, tapi data yang sudah lama ini atau data yang ada sekarang ini kita coba review kembali karena perkembangan berubah apa yang berubah adanya kebijakan bapak menteri yang dikenal dengan program ekonomi biru.
salah satu program ekonomi biru itu misalnya penangkapan ikan terukur yang berbasis kuota. Di sini ada kebijakan-kebijakan strategis dari pusat yang berkaitan dengan pelayanan penerimaan pendapatan daerah bukan pajak yaitu pelayaran pasca produksi perikanan yang dilakukan oleh pemerintah pusat di daerah. kalau ini kita tidak hati-hati, maka akan terjadi kebersamaan penerimaan di satu sisi dinas punya tanggung jawab harus melakukan penerimaan pendapatan daerah,
di sisi lain pemerintah pusat juga harus melakukan penerimaan penerimaan bukan pajak atau BPNPB yang ada di semua daerah, dan Donggala masuk wilayah itu. Ini yang kita sudah disampaikan ke petugas lapangan supaya harus jalan bersama-sama di satu sisi penerimaan negara bukan pajak tetap terlayani kemudian di sisi lain penerimaan pendapatan daerah menurut daerah masing-masing ini juga bisa jalan bersama. Sehingga data dari pusat dengan data dari kita ini sama, itu lagi kita lakukan aktualisasi. sekarang terjadi di masyarakat ada pelayanan penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk pelayanan pasca produksi perikanan, karena itu diatur oleh peraturan presiden, diatur oleh peraturan menteri kelautan perikanan juga. di sisi lain kita juga ada penerimaan pendapatan daerah harus kita lakukan penyesuaian data,
jangan nanti data yang sudah dilakukan penerimaan oleh pusat kita juga lakukan di situ lagi jadinya tumpang tindih data, inilah yang kita inventarisir berapa kapal yang beroperasi di luar 12 mil laut, berapa kapal yang 5 sampai dengan 10 GT tapi area penangkapan di 12 mil laut pungkasnya.
Laporan: Alir.
