TOPIKTERKINI.Com LOMBOK TIMUR— Pilkada merupakan momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia, di mana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah.
Menjelang Pilkada Lombok Timur pada 27 November 2024, sebuah fenomena menarik mencuat: peran tokoh agama, khususnya Tuan Guru, yang masih memegang pengaruh besar dalam menentukan hasil pemilihan.
Lombok Timur, dengan mayoritas penduduk Muslim dan tradisi keagamaan yang kental, menjadi contoh konkret tentang bagaimana agama dan politik saling terkait.
Berdasarkan pengamatan, dukungan dari Tuan Guru atau ulama kepada calon Bupati dan Wakil Bupati memiliki dampak signifikan terhadap elektabilitas calon tersebut.
Para tokoh agama ini tidak hanya dihormati karena pengetahuan agama mereka, tetapi juga memiliki basis massa yang luas, terutama melalui yayasan pondok pesantren yang mereka kelola. Dalam konteks ini, Tuan Guru tidak hanya sekadar pemuka agama, tetapi juga menjadi pemimpin sosial dengan pengaruh yang bisa menentukan arah pilihan politik masyarakat.
Dukungan yang diberikan oleh Tuan Guru sering kali berlandaskan pada pertimbangan moral dan keagamaan.
Bagi banyak warga Lombok Timur, keputusan politik mereka dipengaruhi oleh rekomendasi dan pandangan dari tokoh agama yang mereka hormati. Oleh karena itu, komunikasi antara politisi dan Tuan Guru menjadi salah satu strategi penting dalam memenangkan suara rakyat.
Calon yang mampu mendapatkan restu dari Tuan Guru, berpotensi besar untuk mendulang suara dari jamaah dan pendukungnya.
Namun, pertanyaan yang muncul adalah, apakah fenomena ini benar-benar demokratis? Jika dilihat dari sudut pandang politik, dukungan dari Tuan Guru memang menguntungkan kandidat yang mendapatkannya, karena pengaruh sosial mereka sangat besar.
Namun, ada sisi lain yang perlu dipertimbangkan. Fenomena ini bisa merugikan kandidat yang tidak memiliki akses atau hubungan baik dengan tokoh agama, karena mereka akan kesulitan meraih suara dari kelompok yang terikat kuat pada tokoh agama tertentu.
Selain itu, politisasi agama bisa memperburuk polarisasi sosial, karena masyarakat bisa terpecah berdasarkan afiliasi keagamaan dan politik mereka.
Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa dukungan agama dalam pilkada bisa menyuburkan praktik-praktik politik identitas yang memperburuk kualitas demokrasi.
Pemilih bisa lebih tertarik pada rekomendasi agama daripada memilih berdasarkan visi dan misi kandidat. Hal ini berpotensi menghalangi munculnya calon yang lebih berbasis pada ide-ide rasional dan kebijakan yang lebih progresif.
Secara keseluruhan, pengaruh Tuan Guru dalam Pilkada Lombok Timur tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan jaringan sosial yang luas dan kedekatan emosional dengan masyarakat, tokoh agama memang menjadi salah satu kekuatan politik yang sangat menentukan.
Namun, ke depannya, harus ada upaya untuk menjaga agar proses pemilihan tidak terlalu bergantung pada pengaruh agama semata, demi tercapainya proses demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.
Penulis; M. Yazid Khofi, Muliawan,Denny firdaus,Hakimi.
