Topikterkini.com LOMBOK BARAT (NTB) : Menurut Aktivis Pemerhati Demokrasi Bidang Pemerintahan dan Kebijakan Politik ( Aditya Kusuma Putra) berpendapat
” Rusaknya Moral Demokrasi Di Lombok Barat dengan maraknya terjadi politik uang yg telah merusak moral partisipasi politik masyarakat. Kedaulatan bukan lagi di tangan rakyat, melainkan telah tergeser ke tangan para mafia politik. Keadaan ini tidak hanya merusak moral masyarakat, tetapi juga mengancam generasi emas Lombok Barat karena memperlihatkan budaya politik yang tidak lazim tegasnya.
Bawaslu jangan hanya diam saja dalam kondisi seperti ini, persoalan praktik politik uang yang ditemukan yang di lakukan oleh salah satu calon bila perlu Bawaslu harus mendiskualipikasi calon tersebut.
” Bawaslu saya rasa tidak transparan ke masyarakat terkait sejauh mana pengawasanya selama Pilkada ini.
Gabungan aktivis, kepala desa juga Mahasiswa Lombok Barat dan beserta masyarakat lombok barat ramai ramai menolak hasil pilkada lombok barat tanggal 27 November 2024 kemarin, hal ini dikarenakan telah terjadinya praktek money politic secara besar-besaran dan terstruktur masif dikalangan masyarakat dan oknum panitia penyelenggara pilkada.
Berdasarkan hal tersebut diatas kami secara terbuka dan terang-terangan menolak hasil pilkada ini karena kami anggap telah mencederai sistem demokrasi.
Ketua WIB Lombok Barat ( Erwin Ibrahim) didampingi Ketua PPLS Asmuni, Ketua Ampes Haetami, Ketua Asak Datu Herman Kisaf, Ketua Edukasi Yursi, Ketua LMPP Zarlan, Ketua JANGKAR Daud Azhari, Ketua Kasta Zulfan, Tokoh Masyarakat H. Munawar bersama sama menganggap bahwa pilkada saat ini adalah pilkada terburuk dalam sejarah pilkada Lombok Barat dan pada akhirnya ini akan melahirkan masyarakat kriminal politic. telah dan sudah terjadinya pembiaran praktek kecurangan oleh oknum panitia dan badan pengawas pemilu di wilayah Kabupaten lombok barat tegasnya.
Akibat dari praktek money politic Saat ini sudah mengajarkan pendidikan politik yang buruk kepada masyarakat, money politic melahirkan krisis kepercayaan tokoh agama & masyarakat, diganti oleh serangan fajar (uang)
Kami telah mengumpulkan bukti fakta berupa vidio dan foto pengakuan masyarakat penerima uang sogokan untuk memilih salah satu paslon ungkapnya.
Begitu juga Kepala desa bagek polak, labuapi berpendapat Negara tidak boleh diam atas kecurangan pilkada ini, Negara harus hadir mengusut tuntas dan memberikan sanksi tegas atas situasi politik di kabupaten lombok barat.
Kami akan segera bersikap dan akan melakukan aksi besar besaran menolak hasil pilkada kabupaten lombok barat ini .
Politik di Lombok barat telah dihinakan dan kami merasa sangat kecewa, kami akan segera mengadukan hal ini secara ramai-ramai ke semua tingkatan panitia penyelenggara, pengawas pemilu, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI dan Presiden RI.
(TT-01).
