Topikterkini.com.Donggala – PJ Bupati Donggala Pada Acara Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida (KP3) Serta Rapat Koordinasi, Monitoring Dan Evaluasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pertanian Di Kabupaten Donggala Tahun 2024
PJ Bupati Donggala Moh Rifani Pakamundi dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui, bahwa salah satu program pemerintah yang sedang gencar digerakkan saat ini adalah mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, di mana Kabupaten Donggala provinsi Sulawesi Tengah termasuk salah satu kabupaten yang diharapkan dapat mendukung, dan memberikan kontribusi terhadap program yang dimaksud.
Pembangunan pertanian sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis, dalam pembangunan nasional dan regional, karena berperan mewujudkan ketahanan pangan, pencipta produk Domestik regional bruto (PDRB), kesempatan kerja, sumber pendapatan, serta perekonomian regional dan nasional. Sektor pertanian menjadi pemicu peningkatan pertumbuhan industri dan penyedia bahan baku industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.
Untuk mencapai peningkatan tersebut dilakukan 4 strategi, yang pertama peningkatan produktivitas, kedua perluasan areal tanam, ketiga pengamanan produksi dan yang keempat pemberdayaan kelembagaan dan dukungan pembiayaan.
Keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Donggala, tidak terlepas dari ketersediaan sarana produksi, khususnya pupuk dan pestisida yang penggunaannya dilaksanakan sesuai prinsip 6 tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu dan tempat serta dukungan prasarana, seperti jalan usaha tani, jalan kantong produksi dan pembangunan sumber-sumber irigasi air tanah. Ujar Rifani Pakamundi, saat membuka kegiatan acara, dalam kegiatan tersebut PJ Bupati Donggala Moh Rifani Pakamundi di dampingi oleh kadis pertanian kabupaten donggala Bambang. Inspektur inspektorat kabupaten donggala H. Hasan, Kabag Bipram Kahar. dan beberapa Kapala OPD. Kepala bidang, pada hari Jumat tanggal 13/12/2024. Di Ruangan Kasiromu.
Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangkaian penyediaan pupuk dan pestisida untuk mencapai prinsip tersebut. Khusus untuk penyediaan pupuk, pemerintah telah menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani begitupun dengan pembangunan jalan usaha tani, jalan kantong produksi dan pembangunan sumber-sumber air irigasi yang pada tahun 2024 ini telah dilaksanakan.
Kementerian pertanian RI melaksanakan deregulasi pendaftaran pupuk dan pestisida,
berdampak pada semakin meningkatnya jumlah formulasi pupuk dan pestisida yang diizinkan peredarannya. Sampai dengan Desember 2021 jumlah pupuk yang terdaftar dan diizinkan oleh menteri pertanian mencapai 2400 merk pupuk anorganik dan 1.179 merk pupuk organik, hayati dan pembenah tanah, demikian halnya dengan pestisida sudah mencapai 4319 formulasi untuk pertanian dan kehutanan, dan 429 untuk pestisida rumah tangga dan pengendalian faktor penyakit manusia. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan pada petani untuk memilih jenis pupuk dan pestisida yang sesuai dengan daya beli petani.
Di sisi lain kementerian pertanian telah mencabut izin pendaftaran dan izin tetap pestisida sesuai surat keputusan menteri pertanian nomor 515/Kota/SK.330/7/2018, sejumlah 1.157 formulasi. Berdasarkan hal tersebut kepala komisi pengawasan pupuk dan pestisida, baik (KP3) tingkat kabupaten agar dapat memonitoring dan mengawasi peredaran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida di wilayahnya masing-masing.
Dalam upaya menjamin kelancaran dan efektivitas peredaran serta penyaluran pupuk dan pestisida,
khususnya pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang telah diatur penggunaannya sesuai Permentan nomor 01 tahun 2024, bahwa peruntukan pupuk bersubsidi dialokasikan pada tiga subsektor, yakni pangan (padi, jagung dan kedelai), hortikultura (bawang merah, bawang putih dan cabe), dan perkebunan (kakao, kopi dan tebu rakyat) dengan luas maksimal 2 Ha, dan 4 jenis pupuk (urea, NPK, NPK formula khusus dan pupuk organik), serta terintegrasi dalam aplikasi SIMLUHTAN. Ketiga subsektor tersebut merupakan komoditi yang sangat mempengaruhi inflasi sesuai hasil penelitian dan analisa PANJA dan POKJA.
Menindaklanjuti hasil audit dan pengawasan penyaluran pupuk subsidi oleh BPK merekomendasikan agar dilakukan perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi.
Berdasarkan keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0343/DTPHP/2024 tentang perubahan atas keputusan Bupati Donggala nomor : 188.45/0681/DTPHP/2023 tentang penetapan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2024, sehubungan dengan adanya penambahan alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 maka terbitlah keputusan Kepala Dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Kabupaten Donggala nomor : 188.4/34/SK/DTPHPX/2024, tentang realokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian tingkat kecamatan se-kabupaten Donggala tahun anggaran 2024, dengan alokasi urea sebanyak 3600 ton, NPK sebanyak 3.500 ton, dan NPK formula khusus (kakao) sebanyak 327 ton.
Sementara itu melalui Perpres nomor : 57 tahun 2024 tentang petunjuk teknis dana alokasi khusus (DAK) fisik,mengucurkan anggaran dana alokasi khusus (DAK) yang prosesnya melalui kas daerah Kabupaten Donggala mengalokasikan beberapa kegiatan fisik yakni sebagai berikut : kegiatan pembangunan jalan usaha tani sebanyak 24 unit, jalan kantong produksi sebanyak 6 unit, pembangunan irigasi air tanah dalam sebanyak 2 unit dan pembangunan irigasi air tanah dangkal sebanyak 7 unit yang lokasinya tersebar di beberapa Kecamatan se-kabupaten Donggala.
Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dan penekanan dalam rapat ini adalah diharapkan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida Kabupaten Donggala, untuk melakukan perubahan struktur anggota sesuai dengan pedoman komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) tahun 2024.
Melaksanakan rapat setiap tahun untuk mengevaluasi peredaran pupuk dan pestisida di wilayah masing-masing. Usulkan anggaran operasional kp3 melalui anggaran APBD dalam rangka pengawasan pupuk dan pestisida memastikan peredaran pupuk dan pestisida di wilayah Kabupaten Donggala wajib terdaftar, terjamin mutunya, efektivitasnya, aman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan serta berlabel sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Pastikan seluruh petani terupdate dalam e-RDKK dan terintegrasi ke simluhtan sesuai by name by address untuk alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025. Produsen/distributor dalam proses pendistribusian/penyaluran pupuk bersubsidi berpedoman pada Permentan nomor 01 tahun 2024 tentang perubahan atas Permentan Nomor 10 tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi sektor pertanian dan permendag nomor 15 tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sehingga tidak terjadi penyimpangan di lapangan baik harga maupun peruntukannya.
Produsen dan distributor segera mempersiapkan dan mengangkat pengecer pupuk subsidi untuk alokasi pupuk 2024. Dengan naiknya lokasi pupuk subsidi tahun 2024 yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 dimohon agar kp3 Kabupaten Donggala proaktif dalam pengawasan peredaran pupuk subsidi sehingga tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Dengan terbangunnya sumber irigasi air tanah dalam, serta air tanah dangkal agar dirawat dan digunakan sehingga berdampak pada peningkatan produksi dan produktivitas di tingkat petani, selain itu pula dengan terbangunnya jalan usaha tani dan jalan kantong produksi agar dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga mempermudah petani dalam proses mobilisasi Alsinstan dan proses pengangkutan hasil panen. Ujarnya.
(Alir).
