Donggala

Pegawai Honorer BPBD Donggala Menolak Keras Hasil Seleksi P3K Tahun 2024, ini Alasannya

88
×

Pegawai Honorer BPBD Donggala Menolak Keras Hasil Seleksi P3K Tahun 2024, ini Alasannya

Sebarkan artikel ini

Topikterkini.com.Donggala – Polemik dan geliat protes terjadi disejumlah daerah pasca diumumkannya kelulusan P3K. Salah satunya terjadi di Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah pada Pegawai Honorer BPBD melalui bidan 1 pencegahan kesiapsiagaan dan Damkar.

Diketahui dari 19 orang tenaga honor lingkup BPBD Donggala, hanya 1 orang yang terangkat, dimana kerja pada bidang satu ini membutuhkan kesigapan dan resiko tinggi hingga nyawapun terkadang menjadi taruhan

“Kami bekerja tidak mengenal jam istirahat di saat tugas, ada pohon tumbang subuh atau Tengah malam langsung ke lokasi,”ujar Ardi, salah satu honorer BPBD Donggala kepada media ini, selasa (7/01/2024).

Iya juga merasa sangat kecewa hingga mengeluarkan air mata, hal yang membuat dia kesal dan kecewa adalah yang dinyatakan lulus P3K dibidang Damkar justru orang yang tidak aktif lagi sebagai Honorer.

“Mengherankan bisa namanya keluar, sementara kami yang sudah puluhan tahun mengabdi disini Nama kami tidak keluar, dimana keadilan buat kami,” keluhnya.

Yang lebih mengherankan lagi kata Ardi, dari mana ia dapat SK yang mereka dapat saat pemberkasan di uploud lalu dari mana ia mendapatkan SPTJM aktif bekerja selama dua tahun yang di tanda tangani oleh masing-masing kepala OPD.

“Selama kami di damkar bekerja dengan serius tidak perna merasa lelah di saat menjalani tugas dan perintah, utamanya pasca covid 19 kemarin kami dari tim Damkar yang mengubur kan warga yang terdampak covid 19, bencana banjir, angin puting beliung, rumah kebakaran, warga yang hilang di laut, dan kloset macet di semua OPD kami ini semua yang bergerak turun tangan,”curhat Ardi.

Wujud protes dan kekecewaannya hingga dirinya berucap “haramkan pegawai yang tidak perna honor yang keluar namanya di BPBD dan kami akan tolak.”

Lebih parahnya lagi kata Ardi, ada kepala desa di kecamatan Sindue namanya keluar di BPBD, “ini kan aneh seorang kepala Desa bisa keluar namanya di BPBD, ada juga yang kerja sebagai koperasi, namanya juga keluar, ini sangat tidak adil bagi mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara,”Tutupnya.

(Alir)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *