OPINI

‘DARI KRITIK KE PIKNIK’ (Catatan lereng kabinuang untuk Pemkab Tolitoli-2016) Oleh: Idham Dahlan

280
×

‘DARI KRITIK KE PIKNIK’ (Catatan lereng kabinuang untuk Pemkab Tolitoli-2016) Oleh: Idham Dahlan

Sebarkan artikel ini

Pemkab Tolitoli, mungkin tak-dapat berkelit menutupi permasalahan ini : Dugaan penyalahgunaan anggaran gernas kakao, konflik rakyat dan perkebunan sawit, reklamasi yang dinilai tidak sesuai peruntukannya dan kepungan rumah walet.

Sebetulanya setiap masalah punya solusi. Tetapi itu tidak cukup-selain metode, perlu ada upaya, keinginan atau niat yang sungguh-sungguh dari pihak pemda dan penegak hukum. Seribu solusi tanpa niat, jalan ditempat. Lebih jelasnya mengenai niat ; Al-Qarafi mengatakan : “Niat adalah maksud yang terdapat dalam hati seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin ia lakukan” (Mawahid Al-Jalil 2/230). Mohon di ingat “NIAT”

Catatan ‘kritik’, tidak menyasar sejumlah permasalahan di atas. Namun bukan berarti mengeyampingkan permasalahan lain, sebagaimana disebutkan di atas. Semua di sebabkan keterbatasan data, pengetahuan dan pemahaman saya, yang apabila di paksakan, memunculkan purbasangka. “Jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa” (QS. Al-Hujaraat [49] :12).

Catatan ‘kritik’-sebatas mengemukakan, mengulas dengan singkat, tentang inovasi kabupaten Jembrana sebagai pola perbandingan. Mengapa harus Jembrana. Pertama, Karena hanya itu referensi di hadapan saya. Kedua, periode tahun 2000-2005, Jembrana salah satu maskot kabupaten inovatif di-Indonesia, dengan Jumlah penduduk 234.208 jiwa dan 841.80 km luas wilayah. Ketiga. Tahun 200-2005, 10 (sepuluh) tahun lalu, kenapa di-bandingkan dengan tahun 2016. Jangan terjebak pada tahun-pelajari inovasinya dan keberhasilan program

Pada tahun 2000, Prof. Dr. drg. I Gde Winasa terpilih sebagai bupati melalaui voting di DPRD. Visi bupati baru, melakukan Inovasi menyeluruh di lingkungan internal pemerintahan dan pelayanan. Namun tidak semua akan di-ulas disini. Kita fokus pada inovasi program REALOKASI ANGGARAN ; Dari Restrukturisasi internal, Restrukturisasi aset dan Penghematan belanja menuju Peningkatan kualitas hidup, dan Peningkatan pelayanan public (pendidikan dan kesehatan). Program inovasi ini di-abadikan berdasarkan hasil studi Malang Coruption Watc tahun 2005.

Program Inovasi
Ketika memunculkan program mutu pelayanan dibidang kesehatan dan pendidikan, maka permasalahan cukup mendasar yaitu, ketiadaan dana yang memadai dalam APBD. Pada tahun 2000 APBD pemkab Jembrana sebesar Rp. 69.853.368.161,08 dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 2.551.526.749,70, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu sebesar Rp. 2.457.265.660,62 dan dari bagian dana perimbangan sebesar Rp. 64.844.575.750,76. Silahkan bandingkan dengan rincian dan total APBD Tolitoli
2016. Atau periksa kembali APBD Tolitoli tahun 2000.

Restrukturisasi Internal
Sebelum melakukan realokasi anggaran, pemkab Jembrana melakukan evaluasi menyeluruh. Kegiatan evaluasi ini, kemudian melahirkan perampingan struktur birokrasi. Dari 21 dinas/badan/kantor dirampingkan menjadi 7 dinas, 2 badan dan 2 kantor. Total yang tersisa, 11 instansi. logis, dengan adanya perampingan, pemkab berhasil mengefisiensi beban anggaran. Bandingkan dengan kabupaten Tolitoli. Ah…hal biasa, umum, miskin kompleksitas. Baiklah

Restrukturisasi Asset dan penghematan belanja.
Langkah awal, terkait restrukturisasi aset dan penghematan belanja, tidak membeli fasilitas baru dan memaksimalkan alat yang dipunyai. Disamping itu, dilakukan sentralisasi keuangan. Seluruh pengeluaran melalui kebijakan satu pintu, melalui kabag keuangan. Bupati memastikan, melalui jalur satu pintu ia dengan mudah menemukan jika ada duplikasi anggaran. Contohnya, pembelian barang/alat di beli dua kali dalam satu masa.

Yang menarik, program mendepositokan sisa anggaran dan deposito dana alokasi umum (DAU). Meskipun tidak lazim, tetapi bunga dari hasil deposita menambah pendapatan dan dimasukan dalam APBD tahun berikutnya. Inovasi lain yang cukup membantu, ekstensifikasi pajak bumi dan bangunan (PBB). Logika sederhana, jika pemkab Jembrana memenuhi target PBB maka dari pemerintah pusat akan mendapatkan 10 % dari total PBB. Dana 10 % di-arahkan pada subsidi untuk petani subak.

Dari hasil beberapa inovasi tadi, pemkab Jembrana bisa menambah dan menghemat pengeluaran sebesar 20 (dua puluh) miliar rupiah tahun 2001 dan meningkat menjadi 40 (empat puluh) miliar rupiah 2002.

Dengan adanya ketersedian anggaran, pemkab Jembrana kemudian melakukan REALOKASI pada sektor pelayanan. Subsidi pendidikan, kesehatan, proteksi petani (dana talangan) dan stimulus untuk masyarakat melalui dana bergulir. Semua bisa ini di-capai berkat “NIAT dan “IKHTIAR”.

Memang, tidak semua pemimpin bisa bertindak sebagaimana I Gde Winasa. Andai itu ada, paling santer-Bu Risma, Ridwan kamil, Ganjar pranowo dan masih ada beberapa, tapi mungkin tak-lebih dari jumlah jari dan kaki. Pertarungannya berat coy, di antara Gaya hidup dan pelaksanaan amanah. Barangkali, agar lebih rileks-untuk memulai semua itu, dibutuhkan ketenangan. Maka solusinya hanya satu-PIKNIK #Wallahu a’lam bish shawab

Penulis adalah Aktivis dan Penggiat Lingkungan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *