Topikterkini.com.Donggala —
Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan batuan dan mineral non-logam. Potensi ini menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah, memperkuat perekonomian, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Donggala, Syahrir, ST, dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan pertambangan berwawasan lingkungan yang digelar pada Rabu (22/10/2025).
“Potensi tambang di Donggala sangat besar, namun kita harus mengelolanya secara hati-hati dan berwawasan lingkungan, mengingat kondisi geografis Donggala yang rawan bencana dan berada di jalur sesar Palu–Koro,” ujar Syahrir.
Syahrir menekankan empat poin penting dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang bertanggung jawab:
1. Kepatuhan terhadap Regulasi
Pelaku usaha wajib memahami dan menaati seluruh regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta aturan turunannya.
Selain itu, perizinan berbasis risiko (OSS-RBA) dan dokumen lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi, bukan sekadar formalitas.
2. Penerapan Good Mining Practice dan Reklamasi
Setiap kegiatan tambang harus menerapkan prinsip good mining practice, termasuk rencana pasca tambang dan reklamasi lahan.
“Jangan sampai setelah penambangan selesai, lingkungan rusak dan masyarakat hanya menanggung dampaknya,” tegasnya.
3. Menjaga Keseimbangan Ekonomi dan Lingkungan
Sektor pertambangan memang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ekonomi lokal, namun harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat setempat.
Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, mendorong agar setiap pelaku usaha tambang melaksanakan CSR atau Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) secara nyata — misalnya dengan mendukung pembangunan desa, penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
4. Sinergi Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Donggala berkomitmen memperkuat pengawasan lingkungan hidup bersama instansi terkait, termasuk dalam pencegahan tambang ilegal yang merugikan daerah.
Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi yang intensif untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
“Donggala sedang berbenah menuju pembangunan berkelanjutan. Kami ingin memastikan sektor pertambangan tidak bertentangan dengan tata ruang wilayah, tidak merusak kawasan lindung, dan tetap sejalan dengan visi misi pembangunan daerah,” kata Syahrir.
Sementara itu, Bupati Donggala Vera Elena Laruni bersama Wakil Bupati Taufik M. Burhan turut berpesan kepada seluruh pelaku usaha agar tidak hanya berpikir jangka pendek mengejar keuntungan.
“Mari kita pikirkan generasi mendatang. Jadikan pertambangan sebagai penggerak ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat Donggala,” ujar Bupati Vera.
Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas ESDM Provinsi, Inspektur Tambang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala, serta akademisi dari Universitas Tadulako (UNTAD).
Program ini merupakan inisiatif Pemerintah Daerah Donggala melalui Dinas Lingkungan Hidup, yang terus berkomitmen mendukung pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan di daerah. Kepala Dinas LH, Aritatriana, menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan penuh terhadap penguatan tata kelola pertambangan yang berimbang antara ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.
(Alir).











