Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi regional.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumbawa Barat ke Kabupaten Lombok Timur dengan tema “Memperkuat Kapasitas dan Sinergitas Antar Daerah”.
Kegiatan yang berlangsung di Selong, Kamis (30/7/2026), tersebut menjadi forum untuk bertukar strategi dan pengalaman dalam menghadapi berbagai tantangan pengendalian inflasi, khususnya terkait ketersediaan pangan, distribusi, dan daya beli masyarakat.
Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kunjungan TPID Kabupaten Sumbawa Barat. Menurutnya, pengendalian inflasi tidak dapat lagi dibebankan kepada satu daerah maupun satu instansi karena harga pangan dipengaruhi oleh berbagai faktor.
“Dinamika harga pangan dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, hingga tantangan perubahan iklim. Karena itu, kolaborasi dan sinergi lintas daerah menjadi kunci utama yang sangat relevan dengan kondisi saat ini,” ujar Edwin.
Ia mengatakan, Pemkab Lombok Timur secara konsisten menerapkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif melalui berbagai program lintas sektor.
Sejumlah program pengendalian inflasi telah dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di Lombok Timur. Pada sektor pertanian, misalnya, terdapat pengadaan bibit tanaman dalam polybag senilai Rp1,1 miliar untuk anggota PKK dan GOW serta pembangunan greenhouse budidaya cabai dan hortikultura senilai Rp1,5 miliar yang dikelola BUMD PD Agro Selaparang.
Sementara di sektor perlindungan sosial, Dinas Sosial menyalurkan bantuan belanja sembako dengan anggaran Rp30 miliar yang menyasar lebih dari 198 ribu rumah tangga pada desil 1–3.
Selain itu, melalui Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Pemkab Lombok Timur juga menyediakan bantuan tunai senilai Rp3 miliar bagi guru ngaji, marbot, dan pengajar TPQ.
Upaya pengendalian inflasi juga dilakukan melalui kerja sama antardaerah dengan membangun komitmen pasokan sejumlah komoditas strategis.
Pemkab Lombok Timur turut menggandeng Bank Indonesia, Bulog, serta champion cabai dalam pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar di 21 kecamatan.
Pemantauan harga di pasar tradisional juga dilakukan secara rutin. Langkah tersebut dibarengi dengan penguatan komunikasi publik untuk mencegah kepanikan masyarakat yang dapat memicu panic buying.
Edwin berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi dan aksi nyata yang memberikan dampak terhadap stabilitas ekonomi di masing-masing daerah.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda KSB Syahril menilai diperlukan perubahan cara pandang dalam menangani inflasi.
Menurutnya, inflasi bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan yang secara langsung berdampak terhadap daya beli masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
“Sumbawa Barat dan Lombok Timur hadir bukan sebagai dua entitas yang terpisah, melainkan sebagai satu kesatuan ekosistem ekonomi regional. Apa yang terjadi di Pasar Selong maupun Pasar Sweta Mataram, dampaknya akan langsung terasa di Taliwang, dan sebaliknya,” kata Syahril.
Ia menilai kondisi ekonomi Lombok Timur dan KSB memiliki karakter yang saling melengkapi. Lombok Timur memiliki potensi besar sebagai salah satu daerah penghasil pangan, termasuk cabai, bawang merah, dan telur. Namun, daerah tersebut juga menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga saat panen raya serta persoalan distribusi komoditas ke luar pulau.
Di sisi lain, KSB memiliki tingkat permintaan dan daya beli yang relatif tinggi seiring dengan pertumbuhan sektor industri pertambangan. Namun, kebutuhan pangan daerah tersebut masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah.
Untuk mengurangi pola penanganan inflasi yang bersifat reaktif, Syahril mengusulkan lima pilar strategi sinergi penanganan inflasi antara KSB dan Lombok Timur.
Pertama, integrasi sistem informasi pasar dan early warning system melalui pertukaran data harga serta stok secara langsung antara kedua daerah.
Sistem tersebut diharapkan dapat mempercepat penyerapan surplus komoditas dari daerah yang memiliki kelebihan pasokan ke daerah yang membutuhkan.
Kedua, optimalisasi rantai pasok dan efisiensi logistik lintas laut. Upaya tersebut antara lain melalui pembentukan konsorsium logistik pangan untuk menekan biaya transportasi laut sekitar 10–15 persen, menciptakan tarif khusus atau subsidi silang, serta menyediakan jalur prioritas bagi angkutan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional.
Ketiga, pengembangan sentra produksi dan hilirisasi bersama. Keempat, koordinasi operasi pasar dan cadangan pangan bersama. Kelima, penguatan literasi ekonomi serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga stabilitas harga.
Pertemuan tersebut kemudian dilanjutkan dengan diskusi untuk merumuskan komitmen bersama. Kedua pemerintah daerah diharapkan segera menyusun teknis pelaksanaan dari berbagai poin kesepakatan tersebut sehingga kerja sama tidak berhenti pada tataran wacana.
Kolaborasi antara Lombok Timur dan KSB diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan, memperlancar distribusi komoditas, menjaga daya beli masyarakat, serta menciptakan stabilitas harga di wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.(TT).
