Opini.
Oleh SUPARMAN ktua umum Himpunan Pelajar & Mahasiswa Kec Jerouwaru Keruak.
Penerbit: Hairil Qadri
Jalan yang rusak dapat dilihat oleh mata, tetapi arah pembangunan hanya dapat dibaca melalui data.!
Mengakhiri Keremangan Data. Mengapa Keterbukaan Peta Kerusakan Jalan Lombok Timur Adalah Harga Mati. Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian daerah.
Ketika sebuah akses jalan rusak efek dominosnya terasa langsung di dapur warga distribusi hasil pertanian terhambat, biaya logistik membengkak, hingga keselamatan warga saat melintas terancam.
Oleh karena itu langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur yang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membongkar dan menyerahkan data valid peta kerusakan jalan adalah sebuah tuntutan yang sangat tepat, rasional, dan harus didukung penuh.
Desakan ini bukan sekadar urusan administrasi silang antar-lembaga melainkan tentang transparansi publik dan efisiensi penganggaran uang rakyat :
1. Tanpa Data Valid, Perencanaan Anggaran Hanya TEBAK TEBAKAN
Bagaimana mungkin kita bisa menyembuhkan penyakit jika diagnosisnya tidak pernah jelas? Begitu pula dengan infrastruktur Mengalokasikan APBD untuk perbaikan jalan tanpa dasar peta kerusakan yang presisi seperti melempar dadu di dalam kegelapan
Tanpa keterbukaan data spasial dan tingkat kerusakan Baik rusak ringan, sedang, hingga berat anggaran berisiko besar salah sasaran. Jalan yang sebetulnya masih layak di lintasi itu yang mendapat polesan proyek, sementara jalan penghubung antar desa yang rusak parah justru terabaikan.
2. Transparansi Mencegah Potensi TITIPAN PROYEK
Masalah klasik pembangunan daerah adalah masuknya kepentingan politik subjektif dalam penentuan titik perbaikan infrastruktur. Ketika data kerusakan jalan ditutup-tutupi atau tidak dipublikasikan secara terang benderang, celah nepotisme proyek dan intervensi non-teknis terbuka lebar.
3. Hak Publik atas Akses Informasi dan Keselamatan
Setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat Lombok Timur. Masyarakat berhak tahu sejauh mana pemkab memetakan masalah di wilayah mereka dan kapan jalan di lingkungan mereka akan diperbaiki.
Keterbukaan data Bappeda dan Pemkab Lombok Timur bukan bentuk “kekalahan” birokrasi, melainkan wujud kepemimpinan yang akuntabel. Sikap tertutup hanya akan memicu kecurigaan publik dan memperlambat laju pembangunan.
Kesimpulan
DPRD Lombok Timur telah mengambil pijakan yang benar. Pemkab dan Bappeda Lombok Timur tidak punya alasan untuk mengulur waktu. Sajikan data peta kerusakan jalan secara lengkap, valid, dan dapat diakses.
Hanya dengan data yang clear, perencanaan anggaran perbaikan infrastruktur dapat dieksekusi secara presisi, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Lombok Timur.
Konklusi :
DPRD Lombok Timur telah mengambil pijakan yang benar. Pemkab dan Bappeda Lombok Timur tidak punya alasan untuk mengulur waktu. Sajikan data peta kerusakan jalan secara lengkap, valid, dan dapat diakses.
Hanya dengan data yang clear, perencanaan anggaran perbaikan infrastruktur dapat dieksekusi secara presisi, adil, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Lombok Timur.
