Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR — Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Suralaga 1, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur, kembali menjadi sorotan.
Sejumlah informasi terkait dugaan persoalan internal, hubungan kerja, dan tata kelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi perhatian Aliansi Indonesia Damai (AIDA) Lombok Timur.
Sorotan tersebut mencuat menyusul beredarnya informasi mengenai dugaan perlakuan tidak baik terhadap seorang karyawan berinisial AG serta sejumlah pekerja lainnya.
Selain itu, terdapat pula informasi mengenai dugaan pemotongan bahan pokok, ancaman terhadap karyawan, ucapan yang dianggap merendahkan pekerja, hingga dugaan pemberhentian karyawan tanpa melalui mekanisme surat peringatan (SP).
Namun, berbagai informasi dan tudingan tersebut masih bersifat dugaan dan memerlukan klarifikasi serta verifikasi dari pihak-pihak terkait.
Ketua AIDA Lombok Timur, Abdul Goni, menyoroti sikap sejumlah pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan koordinasi program MBG di wilayah tersebut.
Ia menyebut Korcam MBG Suralaga M. Faizin, Korwil BGN Lombok Timur Agam, dan Kapok BGN NTB Eko perlu memberikan perhatian serius terhadap berbagai informasi yang muncul terkait operasional SPPG Suralaga 1.
Menurut Abdul Goni, pihak-pihak tersebut memiliki tugas untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai persoalan di lapangan, termasuk apabila terdapat dugaan pelanggaran terhadap hak dan perlindungan karyawan.
“Padahal tugas mereka sangat jelas, menindaklanjuti informasi di bawah ketika ada permasalahan di SPPG,” kata Abdul Goni, Selasa (15/9/2026).
Ia menilai, lambannya respons terhadap dugaan persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
“Saya menduga mereka masuk angin, tidak berani bertindak. Ada apa di balik itu?” ujarnya.
” Kami mendesak BGN segera turun tutup SPPG Lombok Timu Suralaga 1di wilayah kecamatan Suralaga,” Tegasnnya.
Abdul Goni menegaskan, berbagai dugaan yang mencuat di SPPG Suralaga 1 perlu ditangani secara terbuka dan profesional. Menurutnya, setiap persoalan yang berkaitan dengan pekerja maupun operasional dapur MBG harus mendapat perhatian dari pihak yang berwenang.
Ia juga meminta agar informasi mengenai dugaan pemotongan bahan pokok, ancaman terhadap karyawan, serta pemberhentian pekerja dapat diklarifikasi secara menyeluruh.
“Jangan sampai persoalan yang ada di bawah justru dibiarkan tanpa penyelesaian,” tegasnya.
Upaya konfirmasi kepada Korcam MBG Suralaga M. Faizin, Korwil BGN Lombok Timur Agam, dan Kapok BGN NTB Eko belum membuahkan hasil hingga berita ini diterbitkan.(TT).
