TAKALAR, Topikterkini.com – Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM., turun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pelayanan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan di Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Takalar, Rabu (7/10/2026).
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan cepat, efektif, dan tidak berbelit-belit. Layanan administrasi BPJS Kesehatan menjadi salah satu titik pelayanan yang setiap hari ramai dikunjungi warga untuk mengurus kepesertaan jaminan kesehatan.
Dalam kunjungannya, Daeng Manye tidak hanya memantau aktivitas petugas, tetapi juga menanyakan secara langsung durasi penyelesaian administrasi kepada masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa waktu pelayanan yang dijanjikan benar-benar diterapkan dalam praktik.
Petugas Dinsos-PMD menyampaikan bahwa proses pengurusan administrasi BPJS Kesehatan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar lima menit. Mendengar hal tersebut, Bupati meminta agar standar waktu pelayanan itu dipertahankan dan tidak mengalami keterlambatan.
“Kalau memang bisa lima menit, jangan sampai molor jadi 10 menit apalagi sampai sehari. Masyarakat harus puas dan mendapat kepastian,” tegas Daeng Manye di hadapan petugas.
Menurutnya, kecepatan pelayanan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas kinerja aparatur pemerintah. Masyarakat yang datang mengurus administrasi tidak seharusnya dibebani prosedur panjang apabila persyaratan dan sistem pelayanan sudah tersedia.
Setiap hari, sekitar 30 warga tercatat mendatangi Dinsos-PMD untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan. Pelayanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kategori Desil 1 sampai Desil 5, sedangkan warga kategori Desil 6 ke atas diwajibkan melengkapi dokumen persyaratan dari pemerintah desa.
Bupati juga mengapresiasi pemanfaatan sistem digital e-Dabu yang dinilai membantu mempercepat proses pendataan dan administrasi kepesertaan. Namun, ia mengingatkan bahwa kecanggihan sistem harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia yang responsif dan memahami kebutuhan masyarakat.
Melalui sidak tersebut, Daeng Manye menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan yang cepat, mudah, dan memberikan kepastian. Ia meminta jajaran Dinsos-PMD menjadikan standar lima menit sebagai komitmen pelayanan, bukan sekadar janji kepada masyarakat. (*)
