Topikterkini.com. LOMBOK TIMUR– Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar audiensi bersama sejumlah kepala daerah di Jakarta, Selasa (28/4).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin yang didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, menyampaikan tiga persoalan utama yang tengah dihadapi daerahnya kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Isu pertama yang disampaikan adalah terkait program Sekolah Rakyat. Haerul Warisin menjelaskan bahwa program yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur itu masih terkendala lahan dan fasilitas.
Saat ini, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara itu, 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menumpang di eks Akper Sakra.
Menurutnya, pemerintah daerah sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal.
Namun, belakangan diketahui bahwa kebutuhan lahan mencapai 7 hektare. Meski demikian, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap mendukung keberlanjutan program tersebut.
Selain itu, Bupati juga menyoroti persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa sebanyak 130.000 warga Lombok Timur mengalami penonaktifan kepesertaan.
Padahal, pada tahun 2026 pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk pembayaran BPJS Kesehatan, meningkat dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
“Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami sedang meningkat, angka sebesar itu tetap sangat berat,” ujarnya.
Sementara itu, untuk penyaluran Bantuan Sosial (Bansos), Bupati memastikan bahwa kondisi di Lombok Timur relatif aman dan telah tersalurkan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, mulai dari tahap pelaksanaan hingga pengawasan.
Terkait persoalan BPJS Kesehatan, Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa dari total 130.000 peserta yang dinonaktifkan, sebanyak 70.000 di antaranya sesuai dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ia juga memastikan bahwa sebanyak 72.000 jiwa telah diaktifkan kembali berdasarkan kriteria yang layak menerima bantuan.
“Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dari pusat. Untuk yang tidak tertanggung pusat, daerah dapat mengambil alih. Saya juga meminta agar data yang sudah ditanggung pusat tidak lagi dibebankan ke daerah,” pungkasnya.(TT).
