oleh

Aktivis GAM : IUP Nikel, Negara Ancam Keselamatan Masyarakat Banggai

TOPIKTERKINI.Com, BANGGAI – Aksi penolakan tambang di Kabupaten Banggai tidak hanya datang dari kalangan masyarakat, maupun mahasiswa. Penolakan yang sama juga datang dari aktivis lingkungan, kaitannya rencana penambangan bijih nikel.

Sekretaris Gabungan Aktivis Mantailobo (GAM) Akli Suong, menyampaikan, penolakan rencana aktivitas penambangan bijih nikel di Kabupaten Banggai bukan tanpa alasan. Penolakan itu karena keberadaan tambang nikel jelas akan mengancam sumber pendapatan ekonomi masyarakat Banggai, utamanya disektor pertanian dan perkebunan.

Seperti yang belum lama ini terjadi di Desa Mayayap dan Trans Mayayap, Kecamatan Bualemo, penambangan bijih nikel di Desa Siuna, Kecamatan Pagimana sudah berdampak langsung pada aliran sungai Mayayap yang merupakan sumber pengairan padi sawah serta sumber air bersih masyarakat.

BACA:Pencemaran Sungai Mayayap Diduga Berasal Dari Lokasi Pengambilan Ore PT. IMNI

Jika melihat peta kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP), nilai Akli bisa menggangu sumber air diwilayah Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai. dimana, jumlah luas lahan sawah terbesar meliputi Kecamatan Toili, Moilong, Kecamatan Toili Barat, Batui Selatan, Batui, Masama, Bualemo, Luwuk Timur,  8 kecamatan diatas adalah lumbung beras berkwallitas Kabupaten Banggai, hasil pertanian itu, setiap tahun banggai mengalami surplus beras.

BACA:Sungai Tercemari, Warga Mayayap Kesulitan Air Bersih

“artinya bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah pertanian yang harus di jaga kelestariannya agar tidak terjadi kerusakan pada sumber pertanian yang mempengaruhi produkstifitas beras dan hasil perkebunan lain” kata Akli Suong.

BACA: Masyarakat Batui Tolak Tambang, Investasi Tambang Ancam  Lahan Pertanian dan Air Bersih

BACA :Dikepung Banjir, Ratusan Rumah di Banggai Terendam

Masih kata Akli Suong, IUP Pertambangan di Banggai secara geoggrafis masuk dalam wilayah yang rawan bencana, Seperti di Kecamatan Luwuk Timur, Kecamatan Masama, Batui, Batui Selatan Toili Barat, Moilong, Bualemo serta Kecamatan Toili. Daerah tersebut setiap tahunnya telah menjadi langganan banjir. Seharusnya pemerintah memprogramkan reboisasi dan normalisasi sungai, bukan memberikan IUP dan menambah eksplorasi hutan  yang menambah kerusakan lingkungan serta mengancam keselamatan masyarakat.

“aneh saja, saat ini Negara membiayai Vaksin Covid -19 dengan banderol triliunan rupiah tujuanya untuk keselamatan rakyat. Tapi,  disisi lain negara juga mengancam keselamatan hidup rakyat Banggai melalui izin pertambangan” pungkas.

Liputan : Ahmad Labino

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed