oleh

Peringati Hari Jadi, Bawaslu Bantaeng Launching Rumah Perempuan & Anak

TOPIKterkini.com–Bantaeng: Memperingati hari jadi Bawaslu RI ke 13. Bawaslu Kabupaten Bantaeng gelar koordinasi kehumasan yang dirangkaikan dengan launching ruang ramah perempuan dan anak.

Giat ini menghadirkan Narasumber Kadis Kominfo SP H. Subhan, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan & Perlindungan Anak Dinas PMD PP&PA Ramlah, turut hadir Ketua KPU Bantaeng Hamzar Hamna dan Komisioner KPU Kasmawati, Forum Anak Butta Toa, dan sejumlah Pewarta.

Pada kesempatan itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng Muh. Saleh mengatakan bahwa puncak hari jadi Bawaslu RI yang ke 13, dirangkaikan dengan Launching ruang ramah perempuan dan anak, di Sekretariat Bawaslu Bantaeng Jalan DR. Ratulangi, Jum’at 9/4/2021.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bantaeng peringati hari jadi Bawaslu RI ke 13 di Sekretariat bawaslu jln DR Ratulangi, Jum’at 9/4/2021

“Rangkaian hari jadi Bawaslu RI ke 13 hari ini secara serentak diperingati diseluruh Bawaslu Kab/kota melalui meeting zoom” ucap Saleh.

Dengan harapan lanjut Saleh. Semoga Bawaslu membawa manfaat bagi demokrasi khususnya di Bantaeng, tambahnya.

Bawaslu Kabupaten Bantaeng yang memasuki tahun kedua ini berupaya menghadirkan inovasi-inovasi yang bermanfaat dengan segala keterbatasannya.

“Dengan keterbatasan gedung yang masih berstatus pinjam, Insha Allah kami berusaha memaksimalkan ruangan yang ada guna menyiapkan fasilitas layanan bagi perempuan dan ramah terhadap anak” ucap Saleh.

Kadis Kominfo H.Subhan yang juga hadir sebagai pembicara mengapresiasi Bawaslu Bantaeng dibawah kepemimpinan komisioner yang ada saat ini, telah menghadirkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Bawaslu Bantaeng meski terbilang muda, tapi dapat menghadirkan inovasi yang membanggakan” ucap H. Subhan.

Menurut Kepala dinas Kominfo SP H. Subhan, umur lembaga bukan menjadi penghalang kesuksesan pemimpinnya untuk berinovasi.

“Kita jangan melihat umur lembaganya, tapi kinerja pemimpinnya” kata Subhan.

Kehadiran PPID dilembaga ini, ungkap Subhan, cukup menjadi ukuran kinerja pemimpinnya, keterbukaan informasi dapat disajikan melalui PPID bahkan sampai anggaran yang digunakan lembagapun dapat disajikan melalui PPID, ungkapnya.

Terkait keterbukaan Informasi ini diatur dengan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008. Ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, jelas Kadis Kominfo.

“Jadi sebenarnya sekarang ini, dengan lahirnya undang-undang dan Peraturan Bupati, Setiap kegiatan yang kita laksanakan itu harus diketahui oleh masyarakat. sampai nilai nominal kegiatannya” urai H. Subhan.

Tinggal Bagaimana hubungan yang baik dengan Dinas Kominfo, makanya Bawaslu dan kehumasannya lanjut Kadis. melaporkan ke Kominfo kegiatan yang dilakukan, tandasnya.

Laporan : Armin

Komentar

News Feed