oleh

Ekonomi Hijau Sebagai Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Ekonomi Hijau Sebagai Model Pembangunan Ekonomi Berbasis Pembangunan Berkelanjutan

Oleh: Nirwana 
(Mahasiswi Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar)

 

Indonesia senantiasa berupaya dan menunjukkan komitmennya untuk mengelola dan mengarahkan perekonomian negara ke arah yang lebih baik. Banyak sistem yang telah diterapkan dan banyak teori barat yang diadopsi oleh Indonesia untuk diterapkan sebagai bentuk upaya membawa perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Salah satunya  adalah teori ekonomi Indonesia yang berkaitan dengan ekonomi kelembagaan, sedangkan ekonomi kelembagaan Indonesia terkait dengan pembangunan berkelanjutan.

Peran kelembagaan sangat diperlukan dalam proses pengembangan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur bagi kesejahteraan hidup masyarakat. Kelembagaan adalah hubungan antar manusia yang terbentuk melalui struktur kelompok dalam masyarakat yang dibentuk untuk mengatur suatu organisasi dengan tujuan yang sama dan dibatasi oleh aturan dan kode etik untuk keberhasilan awal pembentukan kelembagaan. Dalam pembangunan daerah, peran kelembagaan sangat penting, karena kelembagaan juga merupakan kunci keberhasilan dalam kelancaran pembangunan.

Salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi terletak antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004).  Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan akan berdampak negatif terhadap lingkungan itu sendiri. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhitungkan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menimbulkan masalah pembangunan. Seperti banjir, pencemaran udara, air dan tanah, perubahan iklim ekstrim, perubahan iklim ekstrim dan lain-lain. Hal ini menunjukkan peningkatan pemanasan global dan perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan yang meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kegiatan pembangunan ekonomi di Indonesia sebagian besar bertumpu pada sumber daya alam, terutama karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang relatif lebih banyak dibandingkan negara lain. Seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, emas dan sumber daya alam lainnya, hal inilah yang menyebabkan beberapa aspek perlindungan dan pelestarian lingkungan sering terabaikan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan.

Beberapa pihak menyatakan bahwa penyebab utama kerusakan lingkungan adalah akibat dari strategi dan kebijakan pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Strategi dan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada pencapaian kepentingan ekonomi semata daripada kepentingan lingkungan dan masyarakat (Lako, 2015: 2). Sesungguhnya lingkungan hidup dan segala sumber daya alam yang melekat padanya serta sumber daya ekonomi masyarakat diperoleh dan dimanfaatkan secara berlebihan oleh Negara dan para pelaku ekonomi untuk mencapai kepentingan pertumbuhan ekonomi dan keuntungan semata.

 

Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan
Kualitas udara
            Emisi dari gas dan partikel beracun, termasuk asap dari kebakaran hutan dan lahan gambut, telah menurunkan kualitas air di banyak kota di Indonesia. Estimasi terbaru menyebutkan dampak mematikan dari polusi udara di Indonesia sekitar 3 % dari PDB (Produk Domestik Bruto) 2010.
Abstraksi air tanah dan subsidence
            Di Jakarta, hampir semua kebutuhan air dunia industri dipenuhi dengan abstraksi, bukan air tanah. Akibatnya, permukaan tanah turun secara signifikan – bahkan beberapa daerah padat penduduk di Jakarta kini berada kurang dari 2 meter di bawah permukaan laut. Kondisi ini akan bertambah parah jika permukaan laut semakin naik akibat perubahan iklim.
Kualitas dan ketersediaan air
            Kualitas air merupakan masalah yang berkembang di Indonesia. Laporan terbaru   menunjukkan bahwa 14% berada dalam kondisi kritis, sementara survei Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2008 menunjukkan bahwa sebagian besar sungai di Indonesia tercemar parah.
Dampak pertambangan dan pembakaran batu bara
            Penambangan dan pertambangan batubara memiliki dampak lingkungan yang membahayakan masyarakat, antara lain dampak terhadap kesehatan masyarakat di wilayah pertambangan, kerusakan lingkungan di wilayah pertambangan dari transportasi tambang serta dampak terhadap kesehatan dari emisi polutan udara dari pembakaran. Estimasi kasar menunjukkan bahwa biaya untuk Indonesia dari praktik ini adalah $ 100 juta per tahun, tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim.
Dampak sosial karbon
            Saat ini, emisi CO2 Indonesia dari konsumsi bahan bakar fosil sekitar 500 juta ton per tahun. Sementara itu, emisi CO2 dari penggunaan lahan dan perubahan hutan dapat mencapai lebih dari 1 miliar ton per tahun. Emisi ini memiliki dampak ekonomi bagi generasi mendatang di Indonesia dan di seluruh dunia. dunia.

Sumber: Bappenas – Global Green Growth Institute

Berdasarkan dampak dari kerusakan lingkungan tersebut, maka sangat penting untuk menerapkan integrasi antara pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan. Oleh karena itu paradigma ekonomi hijau harus dicapai oleh kelembagaan atau pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, untuk mencegah kerusakan lingkungan serta mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Ekonomi hijau adalah kegiatan ekonomi yang selain meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan akhir kegiatan ekonomi, juga harus berdampak pada tercapainya keadilan, baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan dan sumber daya itu sendiri. Filosofi ekonomi hijau adalah adanya keseimbangan antara kesejahteraan ekonomi rakyat dan keadilan sosial dengan mengurangi risiko kerusakan lingkungan dan ekologi (Wanggai, 2012: 7). Dalam hal ini, esensi ekonomi hijau sebagai model pembangunan ekonomi berbasis pada Pembangunan berkelanjutan.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mulai menerapkan pembangunan ekonomi hijau. Perumusan beberapa pendekatan tersebut sebagai langkah awal sekaligus memberikan kekuatan agar implementasi pembangunan ekonomi hijau dapat dilaksanakan dengan baik.

Merujuk pada pendekatan Grindle, sebagai langkah awal dalam merumuskan pembangunan hijau, setidaknya ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan untuk memperkuat konteks implementasi ekonomi hijau. 3 (tiga) pendekatan tersebut meliputi pendekatan aspek hukum (berdasarkan UU), pendekatan dokumen perencanaan (berdasarkan Rencana Pembangunan) dan pendekatan kelembagaan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi hijau, diperlukan seperangkat aturan main, dokumen strategis, peran tokoh dan lembaga, serta sosialisasi dan internalisasi agar dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh seluruh perangkat daerah.

 

Daftar Pustaka

James Guild. 2020. “Kendala politik dan kelembagaan pada keuangan hijau di Indonesia, Jurnal Keuangan & Investasi Berkelanjutan”. Jurnal Keuangan & Investasi Berkelanjutan. Singapura. Diakses pada 18 September 2021

Atik Yulianti, S.Kom., ME. “Ekonomi Hijau (Green Economy) Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.

https://bappeda.babelprov.go.id/content/ekonomi-hijau-green-economy-untuk-mendukung-pembangunan-berkelanjutan-di-provinsi-kepulauan. Diakses pada 11 Desember 2021.

Ekbangsetda. 2020. “Peran Kelembagaan Terhadap Pembangunan Perekonomian Daerah”.

https://ekbangsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/peran-kelembagaan-terhadap-pembangunan-perekonomian-daerah-93. Diakses pada 9 Desember 2021

Baiqdian. 2011. “Ekonomi Kelembagaan”.

https://baiqdian.wordpress.com/2011/06/15/ekonomi-kelembagaan/.

Diakses pada 9 Desember 2021

Program Pertumbuhan Ekonomi Hijau Pemerintah Indonesia. 2015. “Sintesis: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera Sebuah Peta Jalan untuk Kebijakan, Perencanaan dan Investasi”. Sumber: Bappenas.

https://www.bappenas.go.id/files/5914/7548/0211/GG_Roadmap_Synthesis_INDO_Lores.pdf. Diakses pada 11 Desember 2021.

Bappeda. 2017. “Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan”. Sumber: http://www.p2kp.org/.

https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68. Diakses pada 9 Desember 2021.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.