Topikterkini.com.|Palu -Membangun kembali dengan lebih kuat (Build Back Better) hanya sebuah slogan belaka, Hunian Tetap yang telah dibangun Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR melalui Kontraktor Pelaksana PT Wika Beton KSO PT. MKI pada proyek Pembangunan Huntap 2A beserta prasarana dasar kavling lokasi Kota Palu Sigi dan Donggala.
Dari hasil Penelusuran Relawan Pasigala Moh Raslin bersama timnya Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng menemukan sejumlah panel panel pada pembangunan Hunian Tetap di desa Wani Kabupaten Donggala mulai dari P1, P2 dan P3 banyak yang retak2 atau tdk memenuhi standar kelayakan, hal tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan Konsultan, diduga Quality Control dan Konsultan tutup mata.
Enam Puluh Empat (64) hari telah berlalu pasca penandatanganan kontrak kerja Pembangunan Hunian Tetap beserta Prasarana Dasar Kavling Unit 2A di sejumlah lokasi Kota Palu Sigi dan Donggala.
Saat Relawan Pasigala Moh Raslin beserta timnya menginspeksi sejumlah lokasi pembangunan huntap seperti di Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala meliputi Tanjung Padang, Lompio, Lende Tovea.
Sekitar 470 unit Huntap di bangun di Tompe 1 Tompe 2 dan Tompe 3 terlihat kegiatan masih dalam proses Land Clearing dan Land Development.
Semenjak itu sebanyak 71 unit Huntap Wani juga penanganannya sangat lamban, Parahnya lagi saat tim Relawan Pasigala mengecek Lokasi pembangunan Hunian Tetap di Loli Pesua, Loli Dondo, dan Kelurahan Ganti Kabupaten Donggala sama sekali belum tersentuh atau belum ada tanda-tanda untuk segera dibangun Huntap.
Raslin geram kepada Kementrian PUPR dalam rilis persnya yang dikirim ke redaksi, ia memaparkan kekesalannya terhadap penanganan Huntap 2A dinilainya sangat lamban dan penuh dengan konspirasi, mulai dari proses lelang yang disinyalir sarat kepentingan, regulasi telah di desain untuk BUMN Wika dan Waskita sampai akhirnya proses lelang huntap 2A tersebut memakan waktu 12 bulan .
Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kementerian PUPR melalui Dirjen Perumahan dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sulteng yang dipercayakan mengurus kepentingan penyintas dinilai tidak punya nurani terhadap nasib para penyintas yang hidup dalam beragam penderitaan.
Tidak sampai disitu, mulai dari proses lelang memakan waktu setahun ditambah lagi keterlambatan dalam proses pelaksanaannya membuat para penyintas semakin menderita dalam penantian panjang menunggu hak-hak mereka mendapat tempat yang layak.
Sekitar 5 kali pertemuan, kami lakukan bersama Wika Beton dan KSO untuk bermitra sebagai subkon. Namun waktu hanya habis diwarung kopi, terjadi tarik ulur terhadap rendahnya nilai subkon.
Padahal CSRRP (Central Sulawesi Rehabilitation and Reconstruction Projeck) telah mengalokasikan 120 Miliar utk membangun 712 unit huntap dengan harapan agar subkon (vendor) lokal diberi harga yang manusiawi.
Namun kenyataannya hampir semua item pekerjaan mulai dari harga panel, pembesian, upah pasang struktur (Instal) ini telah disunat habis oleh BUMN dan KSO.
Hal tersebut membuat sejumlah Aplikator lokal mundur dan tidak sanggup bekerja karena rendahnya nilai subkon dari Wika Beton.
Satu hal yang sangat melukai hati kami bahwa Wika Beton hanya menggandeng dan ber KSO dengan perusahaan dari Makassar.
Sementara itu, dipalu sendiri banyak kontraktor lokal yang lebih bonafide dan memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penanganan Risha.
Relawan Pasigala Moh Raslin yang juga Pengurus Besar Forum Pemuda Kaili Bangkit FPK-B Sulteng geram. Setelah kami cek di daftar Aplikator Risha per 9 mei 2022 bahwa PT Murni Konstruksi Indonesia selaku KSO dari Wika Beton tdk memiliki Izin Perjanjian Kerjasama (PKS) dari Puslitbang Perumahan sebagai salah satu syarat mutlak kerja Risha.
Sehingga hal tersebut disinyalir lambatnya penanganan hak-hak penyintas dikarenakan Perusahaan KSO yg di gandeng Wika Beton tidak memiliki pengalaman kerja membangun Rumah Instan Sederhana Sehat.(TEAM)
Laporan : Stefililis/ari
