Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR- Pemerintahan baru di Lombok Timur segera dimulai dengan dilantiknya Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati Edwin Hadiwijaya pada minggu ketiga Februari 2025.
Keduanya terpilih melalui Pilkada Serentak yang digelar pada November 2024 lalu.
Kehadiran pemimpin baru ini membawa harapan besar bagi masyarakat Lombok Timur, yang menginginkan adanya perubahan kebijakan dan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera, aman, dan tentram. Namun, mereka juga dihadapkan dengan sejumlah tantangan besar yang harus diselesaikan di awal masa jabatan mereka.
Berikut adalah beberapa persoalan mendesak yang perlu dituntaskan oleh Bupati dan Wakil Bupati baru Lombok Timur:
1.Hutang Jatuh Tempo
Pemerintahan sebelumnya meninggalkan hutang yang sangat besar, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Tugas pertama Bupati dan Wakil Bupati baru adalah menyelesaikan masalah hutang ini agar tidak membebani APBD di tahun-tahun berikutnya, terutama di tengah program efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
2.Tenaga Honorer dan PPPK
Terdapat lebih dari 9.000 tenaga honorer yang belum tuntas pengangkatannya menjadi PPPK. Masalah ini memerlukan perhatian serius karena 9.276 tenaga honorer tersebut harus diangkat sesuai perintah pemerintah pusat, dengan anggaran yang cukup besar dari APBD. Di sisi lain, jumlah tenaga honorer lainnya yang tidak terdata jauh lebih banyak. Ini adalah warisan kebijakan sebelumnya yang harus segera dituntaskan.
3.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
BUMD yang seharusnya dapat menopang APBD dan mengatasi pengangguran, justru menjadi beban karena buruknya pengelolaan. Bupati dan Wakil Bupati baru harus menghidupkan BUMD tersebut agar dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung perekonomian daerah dan mengurangi angka pengangguran.
4.Distribusi Pupuk Subsidi
Kebijakan pemerintah pusat mengenai distribusi pupuk subsidi masih menimbulkan masalah di lapangan, terutama kesulitan petani dalam memperoleh pupuk dengan harga yang sesuai HET. Pemerintah daerah harus lebih aktif dalam mengatasi masalah ini agar tujuan mulia pemerintah pusat bisa tercapai dan distribusi pupuk berjalan lancar.
5.Stabilitas Harga Tembakau
Harga tembakau yang relatif stabil dalam beberapa tahun terakhir telah membawa kesejahteraan bagi petani Lombok Timur. Pemerintah daerah harus terus memastikan stabilitas harga tembakau dan hasil pertanian lainnya, terutama menjelang masa panen dan bulan Ramadan, yang sering kali disertai dengan lonjakan harga bahan pangan.
6.Pengaturan Jabatan Birokrasi
Penerapan sistem Integrated Merit System dalam pengaturan jabatan birokrasi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah. Pengaturan jabatan yang sesuai dengan visi misi pemimpin baru akan sangat bergantung pada koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait agar tidak menghambat kinerja pemerintahan.
7.Polarisasi Sosial Politik
Pilkada yang baru saja selesai meninggalkan polarisasi di kalangan masyarakat dan birokrasi. Rekonsiliasi dan pendekatan yang inklusif sangat diperlukan untuk menciptakan sinergi yang solid dalam mewujudkan keberhasilan program pemerintah.
8.Tekanan Tim Sukses (Timses)
Salah satu masalah yang perlu dihadapi adalah pengaruh tim sukses terhadap pengelolaan pemerintahan dan BUMD. Pimpinan baru harus memiliki sistem pengaturan yang tegas agar program-program pembangunan berjalan lancar tanpa intervensi kepentingan politik yang mengganggu.
9.Efisiensi Anggaran
Tahun 2025 akan diwarnai dengan pengurangan anggaran daerah sebesar 80 miliar rupiah sebagai bagian dari program efisiensi anggaran nasional. Ini merupakan tantangan berat, terutama dengan hutang yang harus diselesaikan. Bupati dan Wakil Bupati baru perlu memiliki perencanaan matang agar efisiensi ini tidak berdampak negatif pada pembangunan daerah.
10.Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Lombok Timur masih memiliki IPM yang rendah. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk memajukan kualitas hidup masyarakat.
11.Bantuan untuk UMKM dan Pangan di Bulan Ramadan
Pemerintah daerah juga harus segera merealisasikan janji politik mereka untuk memberikan bantuan kepada UMKM dan pangan, terutama di bulan Ramadan yang sebentar lagi datang. Hal ini harus didukung oleh pejabat yang loyal dan siap untuk melaksanakan program-program tersebut.
12.Angkatan Kerja dan Pengangguran
Dengan banyaknya sarjana muda yang lulus tiap tahunnya, Lombok Timur harus menghadapi tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah harus segera menciptakan peluang kerja dan melakukan inovasi untuk mengurangi angka pengangguran, termasuk memanfaatkan kesempatan bekerja di luar daerah atau luar negeri.
Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik memiliki tugas besar dalam menuntaskan persoalan-persoalan yang ada dan membawa Lombok Timur menuju perubahan yang lebih baik.
Masyarakat Lombok Timur pun menantikan langkah konkret dari mereka untuk mewujudkan harapan besar akan pemerintahan yang bersih, adil, dan pro-rakyat.(TT).
