Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Aliansi Indonesia Damai (AIDA) NTB mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Timur melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Suralaga 1.
Desakan tersebut muncul menyusul adanya sejumlah persoalan yang dipertanyakan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian dalam penggunaan bahan baku, kamera pengawas atau CCTV yang disebut tidak aktif, hingga persoalan pemberhentian tenaga kerja.
Abdul Goni dari AIDA NTB mengatakan, pihaknya meminta BGN dan Satgas MBG tidak hanya menerima informasi secara sepihak, tetapi turun langsung untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan penting dilakukan agar setiap dugaan yang muncul dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan dokumen, sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada pihak pengelola SPPG Suralaga 1.
“Kalau memang ada dugaan pemotongan bahan baku, CCTV tidak aktif, maupun karyawan yang diberhentikan tanpa kesalahan yang jelas, kami meminta BGN melakukan pemeriksaan,” ujar Abdul Goni.
Soroti Percakapan Internal
AIDA NTB juga menyoroti beredarnya sejumlah tangkapan layar percakapan yang diduga berasal dari grup internal yang berkaitan dengan aktivitas dapur.
Dalam percakapan tersebut, terdapat pernyataan seseorang yang mengaku merasa “terzalimi” dan mempertanyakan kondisi yang terjadi di dapur. Pada percakapan lainnya juga terdapat pernyataan yang pada intinya meminta pihak yang merasa tidak nyaman untuk meninggalkan dapur.
Isi percakapan tersebut, menurut AIDA NTB, perlu diklarifikasi untuk mengetahui konteks sebenarnya, termasuk apakah berkaitan dengan persoalan hubungan kerja maupun pemberhentian sejumlah karyawan.
Abdul Goni menegaskan, pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan percakapan yang beredar.
“Yang kami minta adalah klarifikasi dan pemeriksaan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Kalau memang ada kesalahan, harus dibuktikan. Kalau tidak ada, juga harus dijelaskan,” katanya.
Dugaan Bahan Baku dan Pengawasan CCTV
Selain persoalan tenaga kerja, AIDA NTB meminta BGN memeriksa tata kelola bahan baku di SPPG Suralaga 1.
Hal itu menjadi perhatian karena terdapat dokumentasi berupa bahan makanan yang telah dikemas dalam kantong plastik. Namun, dokumentasi tersebut menurut AIDA NTB perlu diverifikasi lebih lanjut untuk memastikan jenis, jumlah, peruntukan, serta kesesuaiannya dengan standar operasional SPPG.
AIDA NTB juga mempertanyakan informasi mengenai CCTV yang disebut tidak aktif.
Menurut Abdul Goni, sistem pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan aktivitas dapur berlangsung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“CCTV itu bagian dari pengawasan. Kalau memang tidak aktif, harus diketahui alasannya. Apakah karena kerusakan, persoalan teknis, atau memang tidak digunakan,” ujarnya,10/09/2026.
Minta Jangan Langsung Tutup dan Tapi Periksa.
AIDA NTB meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada polemik di masyarakat. BGN dan Satgas MBG Lombok Timur dinilai perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap SPPG Suralaga 1.
Pemeriksaan diharapkan meliputi penggunaan bahan baku, proses pengolahan dan distribusi makanan, sistem pengawasan CCTV, hingga mekanisme pengelolaan tenaga kerja.
Abdul Goni menilai langkah pemeriksaan lebih penting daripada langsung menarik kesimpulan atau menjatuhkan sanksi sebelum fakta diketahui.
“Kalau hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran, tentu harus ada tindakan sesuai aturan. Tetapi kalau tidak terbukti, pihak pengelola juga harus diberikan kesempatan menjelaskan,” tegasnya.
AIDA NTB berharap BGN segera turun tangan sehingga persoalan yang berkembang di SPPG Suralaga 1 dapat diselesaikan secara transparan dan tidak mengganggu tujuan utama program MBG.
Hingga berita ini ditulis, pihak pengelola SPPG Suralaga 1 belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai dugaan yang disampaikan AIDA NTB.(TT).
