Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Forum Komunikasi Aktivis Kesehatan (FKAK) NTB menyoroti dugaan intimidasi terhadap tenaga ahli gizi yang bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
Sorotan tersebut muncul setelah beredar percakapan WhatsApp yang diduga memuat pernyataan mengenai ancaman pemberhentian terhadap seseorang yang disebut memiliki kedekatan dengan ahli gizi tersebut.
Koordinator FKAK NTB, Abdul Hafidzirrahman, AMd., KG., S.KM, mengatakan pihaknya menyayangkan informasi tersebut apabila isi percakapan yang beredar memang benar. Menurutnya, persoalan tersebut perlu diklarifikasi agar tidak berkembang menjadi kesimpulan sepihak.
Ia menilai tenaga ahli gizi memiliki posisi penting dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dalam memastikan menu yang disajikan memenuhi standar gizi, kualitas, dan keamanan pangan.
“Jangan sampai kepentingan efisiensi atau keuntungan pengelola dapur kemudian mengorbankan standar kualitas dan pemenuhan gizi dalam program MBG. Ahli gizi harus diberikan ruang untuk menjalankan tugas profesionalnya,” tegas Hafiz,11/09/2026.
Menurutnya, perbedaan pandangan antara pengelola SPPG dan tenaga ahli gizi merupakan hal yang semestinya dapat diselesaikan melalui komunikasi, evaluasi, dan mekanisme kerja yang profesional.
Ia menilai tekanan, intimidasi, maupun ancaman pemberhentian terhadap pihak tertentu tidak seharusnya menjadi cara untuk menyelesaikan perbedaan dalam pelaksanaan program.
“Kalau ada perbedaan pendapat, seharusnya diselesaikan melalui komunikasi dan evaluasi. Jangan sampai tenaga profesional justru merasa takut ketika menjalankan tanggung jawabnya,” ujarnya.
FKAK NTB meminta pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG untuk turun melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang mencuat di SPPG 1 Suralaga.
Klarifikasi dinilai penting untuk mengetahui duduk persoalan secara utuh, termasuk memastikan apakah benar terdapat tekanan terhadap tenaga ahli gizi maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
FKAK NTB juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan merupakan bagian penting dalam menjaga keberhasilan program MBG. Karena itu, setiap tenaga yang memiliki tanggung jawab profesional di dalamnya harus dapat menjalankan tugas sesuai standar yang berlaku.
“Kami meminta agar persoalan ini tidak dibiarkan menjadi konflik internal. Jika memang ada dugaan tekanan terhadap ahli gizi karena menjalankan tugas profesionalnya, maka harus ada evaluasi,” kata Hafiz.
Di sisi lain, FKAK NTB membuka ruang bagi seluruh pihak terkait, termasuk pengelola SPPG 1 Suralaga, tenaga ahli gizi, serta pihak penyelenggara program MBG, untuk memberikan klarifikasi.
Langkah tersebut dinilai penting agar informasi yang beredar dapat diuji secara objektif dan tidak menimbulkan persepsi atau tuduhan yang belum terverifikasi.
FKAK NTB menegaskan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pelaksanaan MBG pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga kualitas program pemerintah. Kepentingan penerima manfaat, standar gizi, keamanan pangan, serta profesionalitas tenaga yang terlibat dinilai harus menjadi perhatian utama seluruh pihak.(Tt).
