Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR— Politisi asal Lombok Timur, Dr. Karomi,S.Pd.Mpd. melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Bupati Lombok Timur terkait penunjukan pelaksana tugas (PLT) direksi di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menata manajemen BUMD agar lebih profesional dan akuntabel.
Karomi menilai penunjukan direksi dengan status PLT dalam jangka waktu lama berdampak pada kinerja dan kepastian arah kebijakan perusahaan daerah. “BUMD adalah ujung tombak ekonomi daerah. Kalau direksinya masih PLT, tentu kewenangan terbatas dan kebijakan tidak bisa maksimal,” tegasnya.
Ia juga mendesak Bupati untuk segera melakukan seleksi terbuka dan menetapkan direksi definitif sesuai aturan yang berlaku. “Transparansi dan profesionalisme harus diutamakan. Jangan ada kesan politisasi jabatan di tubuh BUMD,” tambahnya.(TT).
