ROPIKTERKINI.COM. LOMBOK TIMUR – Barisan Pejuang Kesejahteraan Instansi Kesehatan menyatakan penolakan tegas terhadap rencana merumahkan tenaga honorer non-database di instansi kesehatan daerah. Mereka menilai kebijakan tersebut tidak boleh diambil hanya karena mengikuti isu nasional tanpa mempertimbangkan kondisi riil di lapangan.
Dalam pernyataannya, organisasi tersebut menegaskan bahwa meski pemerintah pusat memberikan ruang bagi daerah untuk melakukan penyesuaian tenaga honorer, keputusan akhir tetap berada di tangan kepala daerah. Karena itu, kewenangan tersebut harus digunakan secara bijak dan tidak menjadi tameng untuk kebijakan yang merugikan pekerja.
“Tenaga honorer non-database bukan sekadar angka. Mereka adalah tenaga pelayanan yang setiap hari memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. Mereka bagian dari sistem, bukan beban yang bisa disingkirkan,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan.
Pihak organisasi juga menyerukan agar pemerintah daerah tidak menjadikan isu nasional sebagai alasan untuk merumahkan tenaga honorer. Mereka meminta evaluasi dilakukan secara manusiawi, objektif, dan mempertimbangkan kontribusi nyata para tenaga honorer dalam menjaga pelayanan kesehatan publik.
“Kami berdiri bersama seluruh pejuang kesehatan. Kami bangkit untuk menyuarakan keadilan dan keberlanjutan pelayanan publik,” tegas Wakil Ketua Bangkit, Lalu Satria Wijaya.(TT).
