Topikterkini.com.LOMBOK TIMUR – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lombok Timur memperkuat sinergi lintas sektor melalui penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga non-pemerintah (NGO) sebagai upaya mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan daerah.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (3/7), difokuskan pada dukungan program dan kegiatan Pokja I, II, III, dan IV TP PKK.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Timur, Hj. Ra’yal Ain Warisin, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Seberat apa pun tugas dan program pemerintah akan terasa lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama. Karena itu, sinergi antara TP PKK, OPD, dan NGO menjadi sebuah keharusan,” ujarnya.
Menurutnya, kerja sama tersebut juga bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program di lapangan, khususnya yang melibatkan lintas instansi.
“Kita ingin membangun kerja sama agar ada payung hukumnya yang jelas dalam mengimplementasikan program di lapangan,” katanya.
Ra’yal Ain menjelaskan, TP PKK akan mengoptimalkan peran Pokja dalam menangani berbagai persoalan mendasar masyarakat, seperti sanitasi, kesehatan, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.
Sementara layanan kesehatan akan diperkuat melalui Posyandu yang nantinya melibatkan enam OPD dalam satu sistem pelayanan terpadu.
Selain itu, ia menyoroti dua persoalan yang masih menjadi perhatian serius di Lombok Timur, yakni stunting dan pernikahan usia dini. Menurutnya, kedua persoalan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan penanganan bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
Ia menyebut, salah satu faktor yang memicu pernikahan anak adalah persoalan ekonomi, termasuk ketika orang tua bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), sehingga pengawasan terhadap anak menjadi berkurang.
Ra’yal Ain berharap kolaborasi yang dibangun tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga semakin memperkuat peran organisasi non-pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan adanya kerja sama antara PKK, OPD, dan pihak NGO ini, kita dapat saling bersinergi. Mari kita bulatkan niat dan tekad untuk membuktikan bahwa kita bisa berbuat lebih demi menyukseskan seluruh program pembangunan pemerintah daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur, Achmad Dewanto, yang mewakili OPD, mengapresiasi inisiatif TP PKK dalam membangun kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kondisi efisiensi anggaran saat ini menuntut seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kemitraan dan tidak bekerja secara sendiri-sendiri.
“Kerja sama ini menjadi sangat penting karena daerah kita sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Di tengah kondisi anggaran yang diefisiensi, kita harus saling menguatkan antara satu instansi dengan instansi yang lain,” ujarnya.
Achmad juga menilai keterlibatan NGO menjadi nilai tambah karena selama ini telah berpengalaman mendampingi masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Ditambah lagi, jaringan TP PKK yang menjangkau hingga tingkat desa dinilai mampu mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Di sisi lain, Direktur LPSDM NTB, Ririn Hayudiani, mewakili NGO menyampaikan apresiasi atas terbukanya ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil.
Menurutnya, kerja sama tersebut merupakan langkah strategis untuk menyatukan potensi seluruh pihak dalam mewujudkan target Smart Lombok Timur, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanganan stunting, pernikahan anak, serta kemiskinan.
Ia optimistis, dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang berkelanjutan, berbagai persoalan sosial di Lombok Timur dapat ditangani secara lebih efektif sekaligus menjadi model bagi daerah lain.
(Harianang).
