oleh

Bupati Halteng Intruksikan Pemudik Wajib Tunjukan Suket Sehat Non Reaktif Rapid Test

TOPIKTERKINI.COM – HALTENG : Pemkab Halteng kembali menegaskan pemudik dilarang bepergian ke wilayah zona merah, jika dengan terpaksa pergi maka dilarang kembali ke Halteng. Ketegasan ini disampaikan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Halmahera Tengah.

Dalam instruksi Bupati Nomor : 35/UM/2020 Tentang Perubahan kedua atas instruksi Bupati Nomor 32 tentang pencegahan penyebaran virus corona atau covid 19 yang dikeluarkan pada hari Selasa, (26/5/20) ditegaskan, siapapun dia, baik itu warga, terutama ASN yang dengan terpaksa melakukan perjalanan ke daerah terjangkit baik di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Maluku Utara, maka dilarang untuk kembali ke Halteng.

Jika kembali ke Halteng terkecuali membawa sertakan surat keterangan (suket) sehat bebas covid 19 beserta surat keterangan non reaktif rapid test dari dinas kesehatan (Dinkes), dan Rumah Sakit Umum (RSU) daerah asal. Selain itu, diwajibkan melapor diri ke tim gugus tugas, dan melakukan karantina rumah atau isolasi diri (IDS) selama 14 hari dibawah pengawasan tim gugus tugas covid 19.

Jadi siapapun dia, terutama ASN halteng, yang berpergian ke daerah berstatus zona merah itu dilarang. Sehingga bagi yang sedang berada diluar halteng, untuk sementara waktu tidak diperkenakan kembali ke Halteng. Sementara khusus warga dengan status pasien dalam pengawasan (PDP) yang dinyatakan sembuh oleh RSU dan akan kembali ke halteng, wajib menunjukan surat keterangan sehat dengan hasil negatif Polymerase Chain Reaction (PCR) maupun Tes Cepat Moleculer (TCM) dari daerah asal, serta melakukan karantina rumah selama 14 hari.

Untuk warga dengan status orang dalam pemantauan (ODP) diminta melakukan karantina di tempat yang disediakan dibawa pengawasan gugus tugas covid. Sehingga diharapkan memberikan keterangan yang jujur ke petugas covid 19, tentang riwayat perjalanan, kontak fisik, maupun keluhan selama di daerah terjangkit. Apabila tidak jujur dalam menyampaikan informasi maka yang bersangkutan tidak diizinkan masuk ke Halteng.

Bagi ASN, instansi vertikal, dan BUMN/BUMD, maupun TNI, dan Polri yang melaksanakan tugas ke luar daerah wajib mengantongi izin tertulis atau surat tugas dari pimpinan. “ASN yang sedang berada di luar Halteng, dan tidak memiliki surat izin atau surat tugas pimpinan agar sementara waktu tidak kembali ke Halteng.

Sejak diberlakukan instruksi bupati Nomor : 34 tahun 2020, tim satgas yang bertugas di posko moreala berhasil melakukan penolakan masuk Halteng terhadap warga yang tidak membawa/menunjukkan persyaratan sebagaimana instruksi tersebut. “Total warga yang ditolak tercatat 370 orang.

Instruksi tersebut, juga disertakan pemberian hukuman disiplin bagi ASN yang tidak taat aturan berdasarkan surat edaran kepala badan kepegawaian nasional ( BKN) nomor :11/SE/IV/2020 tentang pedoman penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang melakukan kegiatan berpergian keluar daerah, dan atau kegiatan mudik pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat.

Laporan : Lamagi La Ode

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed