oleh

Molornya Pelantikan Ketua DPRD Halteng Diduga Intervensi Bupati

TOPIKTERKINI.COM – HALTENG | Molornya pelantikan pimpinan DPRD Halteng, diduga intervensi Bupati Edi Langkara. Jika tidak ada intervensi Bupati proses pelantikan Ketua DPRD Halteng yang direkomendasikan kepada Sakir Ahmad oleh DPP Partai Golkar pasti telah tuntas sejak tahun lalu.

Bupati diduga sebagai dalang dalam menghalangi proses pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah tahun lalu,” ungkap sumber yang enggan identitasnya di tuliskan di dalam pemberitaan ini kepada awak media Jumat, (05/06/20) sore tadi.

Menurut sumber bahwa molornya pelantikan Ketua DPRD Halteng saat ini dalam tahapan introgasi petugas kepolisian untuk diproses secara hukum yang berlaku. Jika dalam introgasi kepolisian nanti yang bersangkutan yakni Bupati Halteng terbukti menghalang-halangi kelancaran program pemerintah soal pelantikan Ketua DPRD Halteng, maka yang akan diproses hukum,” ujarnya lagi.

Sekarang ini Bupati Halteng Edi Langkara disebut-sebut telah sengaja menghambat proses pelantikan Hi Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng. Padahal surat rekomendasi pelantikan yang dikeluarkan DPP Partai Golkar bahkan telah di otentikasi kembali oleh DPP Partai Golkar tidak ada perubahan nama dalam SK pelantikan tersebut. Tetap nama Sakir Ahmad,” ungkapnya.

Selain itu menyusul surat rekomendasi Kementerian Otonomi Daerah (Otda) yang meminta percepatan pelantikan Sakir Ahmad sebagai Ketua DPRD Halteng. Agar dapat mengawasi roda Pemerintahan saat ini.

“Saya ingatkan kepada Bupati Halteng, supaya jadilah sebagai seorang birokrat yang mendukung program Pemerintah. Karena telah jelas, Bupati tidak menanggapi surat keputusan DPP Partai Golkar dan Kementerian Otonomi Daerah dan tidak mengakomodir terkait dengan permasalahan DPRD ini, Bupati bisa dikenakan hukum dengan menghalang-halangi kelancaran dari pada program pemerintah,” tegas sumber ini.

Menurut sumber yang enggan identitasnya dipublikasi ini, pihaknya telah mendapat laporan dari bawah, terkait dengan tindakan Bupati yang diduga menghalang-halangi proses pelantikan Ketua DPRD Halteng ini.

Sumber juga menilai, tindakan Bupati mengakibatan roda pemerintahan di Kabupaten Halmahera Tengah mengalami kelumpuhan, bahkan bisa menimbulkan gejolak yang besar. Jika tidak adanya Covid -19 ini sudah ada aksi dari masyarakat secara terang-terangan mempertanyakan sikap Bupati yang menunda proses pelantikan Ketua DPRD Halteng ini,” pungkasnya.

Jika terjadi gejolak, pertanyaannya apakah pihak kepolisian akan membiarkan hal itu, tentu tidak, karena demi keamanan. Sumber juga meminta agar Bupati mempertimbangkan tindakan yang diduga dilakukannya, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan baik dan masyarakat hidup aman dan damai.

“Makanya sumber ingatkan kepada Bupati, jangan sampai Kabupaten Halmahera Tengah yang di pimpinnya bersama Wakil Bupati Abd Rahim Odeyani jadi kacau karena ulahnya sendiri,” tegas sumber.

Masih terkait dengan pelantikan Ketua DPRD Halteng telah di putuskan melalui rapat pleno DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom pada tanggal 3 juni 2020 kemarin di kantor DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.

Telah di putuskan persoalan pimpinan DPRD Halteng yang masih berlarut-larut maka DPD I telah memutuskan untuk melakukan proses hukum dan saat ini DPD I sedang mempersiapkan tim hukum untuk segera melakukan action ke pihak kepolisian,” beber sumber lagi.

Laporan : Lamagi La Ode

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed